SEOUL – Situasi politik dan hukum di Korea Selatan kembali memanas setelah Pengadilan Negeri Seoul, Selasa (12/08/2025), mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mantan Ibu Negara, Kim Keon Hee. Istri dari mantan Presiden Yoon Suk Yeol itu kini menghadapi sejumlah dakwaan serius, mulai dari dugaan penerimaan suap hingga keterlibatan dalam campur tangan pemilu.
Total ada 16 dakwaan yang dibebankan kepada Kim. Meski demikian, ia secara tegas membantah seluruh tuduhan tersebut. “Saya tidak bersalah,” demikian bantahan yang sebelumnya ia sampaikan melalui kuasa hukumnya.
Langkah hukum ini menjadi catatan sejarah baru di Korea Selatan. Untuk pertama kalinya, mantan presiden dan ibu negara ditahan pada waktu yang hampir bersamaan. Yoon Suk Yeol sendiri telah mendekam di pusat penahanan sejak bulan lalu.
Setelah persidangan yang membahas permohonan penangkapan, Kim dibawa ke Pusat Tahanan Seoul Selatan. Namun status penahanannya secara resmi akan ditetapkan dalam waktu dekat. Jaksa menilai penangkapan diperlukan karena adanya kekhawatiran Kim akan menghilangkan barang bukti.
Permohonan penangkapan ini diajukan oleh jaksa Min Joong Ki lima hari sebelumnya. Menurutnya, tindakan hukum tersebut tidak hanya untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk memastikan proses penyelidikan berjalan tanpa hambatan.
Pengacara Kim, dalam pernyataannya kepada media, mengungkapkan bahwa kliennya selama ini mematuhi semua prosedur pemeriksaan. Namun, ia juga menyoroti kondisi kesehatan Kim yang disebut semakin menurun. “Beliau selalu hadir saat dipanggil, tetapi kesehatan beliau sedang buruk,” ujarnya.
Penahanan Kim Keon Hee menjadi salah satu babak terbaru dari rentetan kasus hukum yang menimpa para tokoh politik papan atas Korea Selatan. Sebelumnya, publik sempat dihebohkan dengan berbagai kontroversi yang melibatkan dirinya, mulai dari isu konflik kepentingan hingga perdebatan di media terkait gaya hidupnya.
Meski begitu, reaksi masyarakat Korea Selatan terbelah. Sebagian pihak menilai langkah ini sebagai bukti bahwa hukum berlaku setara bagi siapa pun, tanpa memandang jabatan. Namun, ada pula yang memandangnya sebagai bagian dari persaingan politik yang sarat kepentingan.
Kasus ini juga menambah daftar panjang sejarah politik Korea Selatan yang diwarnai oleh penangkapan mantan pemimpin negara. Dalam dua dekade terakhir, beberapa presiden dan pejabat tinggi pernah terjerat skandal hukum, mencerminkan ketatnya pengawasan hukum terhadap elite politik di negeri tersebut.
Seiring proses hukum berjalan, perhatian publik kini tertuju pada hasil persidangan mendatang. Putusan pengadilan atas Kim Keon Hee akan menjadi penentu arah kasus ini sekaligus memberikan gambaran mengenai komitmen Korea Selatan dalam menegakkan supremasi hukum. []
Diyan Febriana Citra.