PARLEMENTARIA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menaruh perhatian serius terhadap risiko keterlambatan proyek fisik yang kerap muncul menjelang akhir tahun anggaran. Memasuki fase penutupan Tahun Anggaran 2025, pengawasan diperketat untuk memastikan pembangunan tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
Langkah tersebut diwujudkan melalui rapat kerja bersama Dinas PUPR-Pera dan Dinas Perhubungan Kaltim. Dalam forum itu, Komisi III menelaah secara rinci progres pekerjaan, hambatan teknis di lapangan, serta kesiapan kontraktor menyelesaikan kewajiban sesuai jadwal.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menegaskan bahwa rapat kerja tersebut bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi penumpukan pekerjaan di akhir tahun.
“Rapat ini menjadi kesempatan kami untuk mengevaluasi langkah dua dinas strategis agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai target. Masalah teknis harus diantisipasi lebih awal,” tegas Abdulloh, pada minggu (30/11/2025).
Ia menilai, salah satu penyebab utama munculnya masalah di akhir tahun anggaran adalah lemahnya disiplin kontraktor dalam mematuhi jadwal kerja. Keterlambatan, menurutnya, tidak hanya merugikan pemerintah daerah, tetapi juga berdampak pada masyarakat yang menunggu manfaat dari proyek tersebut.
“Kontrak harus dipatuhi. Kepatuhan terhadap jadwal merupakan tanggung jawab penyedia jasa,” ujarnya.
Abdulloh juga menekankan bahwa sistem pembayaran harus tetap mengacu pada progres fisik yang terverifikasi. Ia menegaskan tidak ada toleransi terhadap pembayaran yang tidak didukung bukti pekerjaan nyata.
Pendekatan ini, lanjutnya, menjadi instrumen penting untuk mendorong profesionalisme penyedia jasa dan menjaga kualitas proyek. Dengan sistem tersebut, kontraktor diharapkan bekerja lebih terencana dan tidak mengandalkan percepatan mendadak menjelang akhir tahun.
Untuk memperkuat pengawasan, Komisi III DPRD Kaltim berencana melakukan monitoring langsung ke lapangan secara berkala. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan laporan progres sejalan dengan kondisi sebenarnya, sekaligus mengidentifikasi potensi masalah sejak dini.
Abdulloh menilai kehadiran langsung wakil rakyat di lapangan menjadi sinyal kuat bahwa DPRD serius mengawal pembangunan daerah.
“Dengan turun langsung, kami bisa memastikan program pembangunan tidak molor dan mencegah penumpukan pekerjaan menjelang akhir tahun,” tutupnya. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna