JAKARTA – Gejolak pasar modal Indonesia pasca peringatan lembaga penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) tidak hanya berdampak pada pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), tetapi juga memicu respons serius dari pemerintah. Sorotan MSCI terhadap transparansi pasar modal nasional dinilai mengancam reputasi Indonesia di mata internasional, sehingga mendorong langkah cepat untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola sektor keuangan.
Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan perhatian besar terhadap isu ini, terutama karena implikasinya terhadap citra negara dan kepercayaan investor global. Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa reaksi keras Presiden tidak hanya dilatarbelakangi oleh penurunan indeks saham, tetapi juga oleh kekhawatiran terhadap kehormatan dan kredibilitas Republik Indonesia di hadapan dunia internasional.
“Presiden Prabowo sangat marah. Dia sangat marah atas apa yang terjadi minggu lalu, terutama terkait kehormatan negara kita yang terancam,” ujar Hashim dalam acara ASEAN Climate Forum (ACF) di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (11/02/2026).
Menurut Hashim, dampak dari anjloknya IHSG juga menyentuh langsung investor ritel, yang menjadi kelompok paling rentan dalam situasi volatilitas pasar. Penurunan harga saham secara tajam bukan hanya persoalan statistik ekonomi, tetapi berimplikasi pada kerugian nyata yang dirasakan masyarakat kecil yang berinvestasi di pasar modal.
“Investor ritel, banyak yang menjadi korban kan? Banyak yang menjadi korban. Jadi ini sangat penting,” imbuh Hashim.
Sebagai respons terhadap situasi tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan terhadap otoritas pasar modal. Langkah ini bukan semata-mata reaksi jangka pendek terhadap krisis, tetapi bagian dari strategi menjaga kredibilitas sistem keuangan nasional dalam jangka panjang.
“Pemerintah Indonesia bertekad untuk menjaga kredibilitas dan kehormatan Republik Indonesia. Bagi Pak Prabowo, kehormatan Republik Indonesia sangat penting. Jadi, beliau akan mengawasinya dengan sangat ketat,” imbuhnya.
Dari sisi institusi pasar modal, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyambut baik langkah pemerintah tersebut. Penguatan pengawasan dinilai sebagai bentuk dukungan konkret terhadap reformasi pasar modal yang sedang berlangsung.
“Kami tentu berterima kasih mendapatkan dukungan yang luar biasa dari pemerintah,” ungkap Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (11/02/2026).
Ia menjelaskan bahwa dukungan tersebut juga diberikan kepada jajaran baru di BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya dalam percepatan agenda reformasi dan pembenahan tata kelola pasar modal nasional.
“Beliau memberikan support bagi kami yang baru menjabat untuk bisa melakukan hal-hal yang penting dan perlu dilakukan dalam sesegera mungkin. Dan itu akan kami lakukan,” jelasnya.
Sebelumnya, MSCI mengumumkan pembekuan sementara perlakuan indeks terhadap saham-saham Indonesia. Kebijakan itu mencakup pembekuan seluruh kenaikan bobot saham Indonesia, penghentian penambahan saham baru ke dalam indeks MSCI, serta tidak adanya kenaikan kelas saham di seluruh segmen indeks. Dampaknya, IHSG mengalami penurunan tajam hingga 8 persen pada akhir Januari, yang sempat memicu penghentian perdagangan sementara (trading halt).
Situasi tersebut turut diikuti dinamika kelembagaan, termasuk pengunduran diri Direktur Utama BEI Iman Rachman dan mundurnya sejumlah pejabat OJK. Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan bahwa krisis kepercayaan pasar bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut tata kelola, reputasi institusi, serta persepsi internasional terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia. []
Diyan Febriana Citra.