JAKARTA – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap penyelesaian konflik Palestina melalui jalur diplomasi multilateral yang berlandaskan hukum internasional. Penegasan tersebut disampaikan Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, saat melakukan pertemuan bilateral dengan António Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, di Markas Besar PBB, New York, pada 16 Februari 2026.
Pertemuan tersebut dimanfaatkan Indonesia untuk menyampaikan pandangan dan posisi tegas terkait perkembangan situasi Palestina yang hingga kini belum menunjukkan kemajuan berarti menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Dalam dialog tersebut, Menlu RI menekankan bahwa segala bentuk keterlibatan Indonesia dalam inisiatif global, termasuk Dewan Perdamaian atau Board of Peace, harus tetap berada dalam koridor hukum internasional dan mekanisme resmi PBB.
“Posisi kami jelas: keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace sepenuhnya dipandu oleh Piagam PBB, visi Solusi Dua Negara, serta Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025),” tegas Sugiono dalam pertemuan itu, dikutip dari siaran pers Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (17/02/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Indonesia tidak melihat Board of Peace sebagai forum yang berdiri sendiri, melainkan sebagai pelengkap dari upaya diplomasi yang telah lama dijalankan PBB. Menurut Sugiono, partisipasi Indonesia bertujuan memastikan setiap inisiatif perdamaian tetap selaras dengan prinsip keadilan, penghormatan terhadap kedaulatan, serta perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi rakyat Palestina.
Dalam kesempatan yang sama, Sugiono juga menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Sekjen PBB dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari konflik bersenjata hingga ketegangan geopolitik antarnegara. Ia menegaskan bahwa Indonesia tetap memandang PBB sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas dunia dan memperkuat kerja sama internasional berbasis multilateralisme.
Lebih lanjut, Menlu RI menginformasikan rencana kehadirannya dalam Sidang Dewan Keamanan PBB pada 18 Februari 2026. Sidang tersebut dijadwalkan membahas perkembangan situasi di Timur Tengah, dengan fokus utama pada eskalasi konflik dan tantangan kemanusiaan di wilayah Palestina. Indonesia, kata Sugiono, akan memanfaatkan forum tersebut untuk kembali mendorong implementasi Solusi Dua Negara sebagai jalan keluar yang paling realistis dan berkelanjutan.
Selain itu, Sugiono juga menyampaikan rencana partisipasi Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dalam pertemuan Board of Peace yang akan digelar di Washington D.C. pada 19 Februari 2026 bersama sejumlah pemimpin dunia. Kehadiran Presiden RI di forum tersebut dinilai sebagai sinyal kuat komitmen Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian global.
Menanggapi penjelasan tersebut, Sekjen PBB menyampaikan apresiasi atas konsistensi Indonesia dalam mendukung penyelesaian damai isu Palestina. António Guterres juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi di Tepi Barat yang dinilainya telah melanggar hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Ia menilai peran negara-negara Muslim, termasuk Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, sangat penting dalam mendorong solusi yang konstruktif.
Pertemuan tersebut juga diisi dengan pertukaran pandangan mengenai dinamika keamanan dan pembangunan global. Sekjen PBB memandang Indonesia sebagai mitra strategis dalam memperkuat sistem multilateral yang inklusif dan berbasis aturan.
Menutup pertemuan, Sugiono kembali menegaskan keyakinan Indonesia bahwa multilateralisme merupakan fondasi utama dalam menjaga perdamaian dunia. Indonesia, katanya, akan terus memanfaatkan berbagai platform internasional untuk memperjuangkan solusi yang adil, bermartabat, dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina. []
Diyan Febriana Citra.