JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggelar pertemuan tertutup dengan Kepala Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Jumat (10/10/2025). Pertemuan tersebut berlangsung pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB dan menarik perhatian publik karena terjadi di tengah langkah pemerintah memperkuat sinergi fiskal dengan sektor BUMN.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi mengenai isi pembahasan dalam rapat tersebut. Namun, pertemuan itu dinilai strategis mengingat posisi kedua lembaga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
“Belum ada informasi lengkap mengenai topik yang dibahas antara Menteri Keuangan dan Kepala BP BUMN,” demikian keterangan yang diperoleh dari sumber internal di lingkungan Kementerian Keuangan.
Dony Oskaria, yang baru saja dilantik sebagai Kepala BP BUMN oleh Presiden di Istana Kepresidenan pada Rabu (08/10/2025), hadir dalam kapasitas barunya untuk menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi terhadap badan usaha milik negara di bawah struktur Kementerian BUMN. Selain itu, Dony juga masih tercatat sebagai Direktur Operasional PT BPI Danantara, sebuah entitas yang turut berperan dalam pengelolaan investasi pemerintah.
Pertemuan antara Dony dan Purbaya dipandang sebagai langkah awal untuk menyelaraskan arah kebijakan fiskal dan tata kelola BUMN, terutama dalam hal penempatan dana pemerintah pada bank-bank milik negara. Sejak 12 September 2025, Kementerian Keuangan diketahui telah menempatkan dana sebesar Rp200 triliun di lima bank BUMN guna memperkuat likuiditas dan mendukung ekspansi pembiayaan produktif.
Penyaluran dana tersebut terbagi atas Rp55 triliun di Bank Mandiri, Rp55 triliun di Bank Rakyat Indonesia (BRI), Rp55 triliun di Bank Negara Indonesia (BNI), Rp25 triliun di Bank Tabungan Negara (BTN), dan Rp10 triliun di Bank Syariah Indonesia (BSI). Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas sektor keuangan serta memperkuat daya dorong ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Selain itu, sinergi antara Kementerian Keuangan dan BP BUMN juga dianggap krusial dalam mendukung upaya transparansi, tata kelola pajak, dan akuntabilitas korporasi milik negara. Beberapa kalangan menilai bahwa pertemuan tersebut mungkin juga membahas strategi optimalisasi aset BUMN dan kebijakan perpajakan korporasi yang terintegrasi.
Dengan pertemuan ini, pemerintah menunjukkan keseriusannya memperkuat koordinasi antar lembaga ekonomi strategis demi memastikan efektivitas penggunaan dana publik. Meskipun hasil rapat belum diumumkan secara terbuka, sinyal koordinasi yang ditunjukkan diharapkan membawa arah baru bagi sinergi fiskal dan manajemen BUMN di Indonesia. []
Diyan Febriana Citra.