JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menyiapkan langkah pembenahan menyeluruh terhadap kualitas sumber daya manusia penyelenggara ibadah haji pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Salah satu terobosan yang disiapkan adalah penerapan pendidikan dan latihan (diklat) terpadu dengan pendekatan semi-militer bagi calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.
Melalui skema ini, para calon petugas haji akan mengikuti pelatihan intensif yang dirancang menyerupai pola pembinaan di barak. Pendekatan tersebut bertujuan membentuk karakter petugas yang disiplin, tangguh secara fisik dan mental, serta siap menghadapi tekanan kerja selama melayani jemaah haji di Tanah Suci.
Anggota Tim Kelompok Kerja (Pokja) Diklat PPIH 2026 Masehi, Letkol Arm Tulus Widodo, menjelaskan bahwa pelatihan ini melibatkan berbagai unsur lintas sektor. Keterlibatan tersebut mencakup unsur TNI, Polri, hingga tenaga kesehatan sebagai bagian dari penguatan sistem pembinaan petugas haji yang profesional dan berdaya tahan tinggi.
“Pelatihan ini dirancang melibatkan berbagai instrumen lintas sektor, mulai dari TNI, Polri, hingga tenaga kesehatan sebagai bagian dari penguatan sistem pembinaan petugas haji yang profesional dan berdaya tahan tinggi di lapangan,” ujar Tulus dalam keterangannya, dikutip Senin (05/01/2026).
Menurut dia, fokus utama pelatihan ke depan akan diarahkan pada pembinaan jasmani atau binjas. Aspek ini dinilai krusial karena kondisi fisik dan kesehatan petugas menjadi faktor penentu kelancaran pelayanan jemaah selama rangkaian ibadah haji yang berlangsung dalam durasi panjang dan kondisi cuaca ekstrem.
“Faktor utama dalam mendukung pelaksanaan tugas PPIH adalah kesehatan. Karena itu, kegiatan Binjas kami susun secara terprogram dan terarah sesuai arahan Bapak Menteri,” tutur Tulus.
Dalam pelaksanaannya, tahapan pelatihan mencakup berbagai aktivitas fisik dan pembentukan karakter. Mulai dari jalan sehat, senam kebugaran, hingga latihan baris-berbaris akan diterapkan secara sistematis. Seluruh rangkaian tersebut diarahkan untuk menanamkan kedisiplinan, kekompakan, serta rasa tanggung jawab sebagai pelayan jemaah.
Tulus menegaskan bahwa pendekatan semi-militer ini tidak dimaksudkan untuk mengubah identitas petugas haji menjadi aparat militer. Pola tersebut semata-mata digunakan sebagai metode pembinaan yang efektif dalam membentuk mental dan etos kerja.
“Pelatihan ini bisa dikatakan seperti semi-militer. Tapi perlu ditegaskan, ini bukan menjadikan petugas sebagai militer, melainkan pendekatan semi-militer untuk membentuk karakter, disiplin, dan rasa bangga dalam melaksanakan tugas sebagai petugas haji,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kementerian Haji dan Umrah RI berharap pola pelatihan baru ini dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang. Evaluasi atas pelaksanaan haji tahun-tahun sebelumnya menjadi dasar perbaikan sistem, terutama pada aspek pelayanan di lapangan.
“Harapan utama kami tentu pelaksanaan haji ke depan harus lebih baik,” ujar Tulus.
Melalui pembekalan yang menyeluruh, Kemenhaj menargetkan petugas haji tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga sikap dan perilaku pelayanan yang humanis. Nilai-nilai keramahan tetap menjadi bagian penting dari standar pelayanan.
“Dengan begitu, petugas mampu menghadirkan pelayanan dengan senyum, salam, dan sapa atau 3S,” kata Tulus.
Dengan konsep pelatihan semi-militer yang terukur dan terintegrasi, pemerintah optimistis kualitas pelayanan ibadah haji 2026 dapat meningkat secara signifikan, seiring dengan kesiapan fisik, mental, dan profesionalisme para petugas di Tanah Suci. []
Diyan Febriana Citra.