LONDON – Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyoroti aksi kelompok sayap kanan yang memanfaatkan bendera nasional sebagai kedok untuk melakukan tindakan kekerasan dan intimidasi. Lebih dari 110.000 orang dilaporkan turun ke jalan pada Sabtu (13/9/2025) dalam aksi unjuk rasa besar menentang kebijakan imigrasi yang diusung pemerintahannya.
Aksi yang bertajuk Unite the Kingdom itu dipelopori aktivis sayap kanan kontroversial Tommy Robinson atau dikenal pula dengan nama Stephen Yaxley-Lennon. Demonstrasi yang semula diklaim sebagai aksi damai berujung ricuh dan menimbulkan korban di pihak aparat. Sedikitnya 26 polisi mengalami luka-luka akibat bentrokan, sementara 25 orang demonstran ditangkap.
Dalam pernyataan resminya, Starmer menegaskan pemerintah tidak akan tunduk terhadap kelompok sayap kanan yang bersikap anarkistis. Menurut dia, kebebasan berpendapat dan hak melakukan protes damai adalah nilai fundamental yang dijunjung tinggi Inggris. Namun, ia menekankan bahwa aksi kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apa pun.
“Orang-orang memiliki hak untuk melakukan aksi protes damai. Itu adalah inti dari nilai-nilai yang dianut negara kita,” ujar Starmer, dikutip dari Al Jazeera, Senin (15/9/2025).
“Namun, kita tidak akan menoleransi serangan terhadap polisi yang sedang bertugas atau orang-orang yang merasa terintimidasi di jalanan kami karena latar belakang atau warna kulit mereka,” tambahnya.
Starmer juga mengingatkan bahwa Inggris adalah bangsa yang dibangun di atas nilai toleransi, keberagaman, dan saling menghormati. “Bendera kita mewakili negara ini yang beragam dan kita tidak akan pernah menyerahkannya kepada mereka yang menggunakannya sebagai simbol kekerasan, ketakutan, dan perpecahan,” tegasnya.
Sementara itu, situasi di lapangan menunjukkan adanya aksi provokatif dari massa sayap kanan yang membawa simbol nasionalisme. Rekaman video memperlihatkan polisi berkuda dilempari botol oleh demonstran. Aparat kemudian terpaksa melakukan tindakan tegas dengan pukulan untuk membubarkan massa.
Di sisi lain, sekitar 5.000 orang menggelar demonstrasi tandingan di Whitehall, pusat Kota London. Berbeda dengan aksi kelompok sayap kanan, protes tandingan tersebut berlangsung dengan tertib, damai, dan tanpa insiden berarti.
Situasi ini mencerminkan semakin dalamnya polarisasi di Inggris terkait isu imigrasi dan identitas nasional. Pemerintah kini berada dalam posisi untuk menyeimbangkan antara menjamin kebebasan berpendapat sekaligus menegakkan hukum agar tidak terjadi intimidasi maupun kekerasan di ruang publik.[]
Putri Aulia Maharani