TOKYO – Pemerintah Jepang di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi mengambil langkah politik besar dengan memutuskan pembubaran majelis rendah Parlemen Jepang. Keputusan tersebut membuka jalan bagi pelaksanaan pemilihan umum legislatif dini yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Februari mendatang, lebih cepat dari masa jabatan normal parlemen.
Dalam konferensi pers yang digelar Senin (19/01/2026), Takaichi menyampaikan bahwa majelis rendah akan resmi dibubarkan pada Jumat (23/01/2026), bertepatan dengan pembukaan masa sidang biasa Parlemen Jepang tahun ini. Setelah itu, tahapan kampanye akan segera bergulir.
Menurut Takaichi, masa kampanye resmi akan dimulai pada 27 Januari 2026. Langkah ini sekaligus menjadi momentum bagi pemerintahannya untuk meminta mandat baru dari rakyat Jepang, khususnya dalam menilai kelayakan dirinya untuk terus memimpin negara tersebut.
Pemilu dini ini dipandang sebagai upaya Takaichi memperkuat legitimasi politik sekaligus memperkokoh fondasi pemerintahannya yang masih relatif baru. Ia secara terbuka menyerukan kepada pemilih agar menggunakan hak suara mereka untuk menentukan arah kepemimpinan Jepang ke depan.
Ia juga menekankan bahwa pemilu akan menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan penilaian atas “pergeseran kebijakan” yang terjadi setelah kesepakatan koalisi antara Partai Liberal Demokrat (LDP) yang dipimpinnya dengan Partai Inovasi Jepang (Ishin) pada Oktober tahun lalu.
Selain itu, Takaichi berharap hasil pemilu dapat menghasilkan pemerintahan dengan dukungan mayoritas yang lebih solid di majelis rendah. Saat ini, koalisi yang dipimpin LDP hanya menguasai mayoritas tipis, kondisi yang dinilai rentan terhadap tekanan politik dan perbedaan pandangan dalam pengambilan keputusan strategis.
Dalam agenda kebijakannya, Takaichi berjanji akan menghentikan “penghematan berlebihan” yang selama ini dinilai membebani masyarakat. Namun, ia tetap menegaskan komitmen terhadap keberlanjutan fiskal Jepang dalam jangka panjang. Untuk itu, ia menyatakan akan menetapkan “tolok ukur yang jelas dan objektif” guna menjaga kepercayaan pasar terhadap pengelolaan keuangan negara.
Sebagai bagian dari respons terhadap meningkatnya biaya hidup, Takaichi juga mengusulkan pembebasan pajak untuk produk makanan selama dua tahun. Kebijakan ini mencerminkan perubahan sikap dibandingkan posisi yang ia sampaikan saat berkampanye sebagai calon Ketua LDP pada Oktober lalu, yang akhirnya mengantarkannya ke kursi perdana menteri.
Meski demikian, stabilitas politik tetap menjadi tantangan besar. Selain mayoritas yang tipis di majelis rendah, koalisi pemerintah juga berada dalam posisi minoritas di majelis tinggi. Situasi ini memaksa pemerintah untuk terus berkompromi dengan partai oposisi, terutama dalam pengesahan anggaran negara dan rancangan undang-undang strategis.
Pemilu legislatif dini ini menjadi yang pertama bagi Takaichi sejak menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang pada 21 Oktober 2025. Pemungutan suara juga digelar kurang dari 18 bulan setelah pemilu sebelumnya pada Oktober 2024, menjadikannya salah satu pemilu tercepat dalam siklus politik Jepang.
Sementara itu, dinamika oposisi turut mengalami perubahan. Partai Demokratik Konstitusional Jepang (CDPJ) dan Partai Komeito, yang sebelumnya merupakan sekutu lama LDP, mengumumkan pembentukan Aliansi Reformasi Sentris (CRA) pada Kamis (15/01). Aliansi ini diproyeksikan menjadi kekuatan oposisi terbesar dalam pemilu mendatang.
Kubu oposisi mengkritik keputusan Takaichi menggelar pemilu awal. Mereka menilai langkah tersebut lebih didorong kepentingan politik ketimbang kebutuhan kebijakan, terutama menjelang pemberlakuan anggaran negara untuk tahun fiskal 2026.
Menanggapi kritik tersebut, Takaichi menegaskan bahwa percepatan pemilu justru diperlukan agar anggota legislatif dapat mengesahkan RUU anggaran negara “secepatnya” demi mencegah dampak negatif bagi perekonomian. Alasan inilah, menurutnya, yang melatarbelakangi keputusan pemilu pada 8 Februari mendatang. []
Diyan Febriana Citra.