WARSAWA – Situasi keamanan di Eropa Timur kembali mendapat sorotan setelah Presiden Polandia, Karol Nawrocki, resmi menandatangani perjanjian yang mengizinkan kehadiran pasukan NATO di wilayah Polandia. Kebijakan ini diumumkan oleh Biro Keamanan Nasional Polandia (BBN) pada Minggu (14/09/2025) sebagai bagian dari pelaksanaan operasi Eastern Sentry, yang dirancang untuk memperkuat pertahanan di sayap timur aliansi.
“Presiden Polandia Karol Nawrocki menandatangani resolusi yang menyatakan persetujuan atas kehadiran sejumlah pasukan asing dari negara-negara anggota NATO di wilayah Polandia, sebagai bentuk penguatan Republik Polandia dalam kerangka operasi Eastern Sentry,” tulis pernyataan BBN. Meski demikian, detail terkait jumlah pasukan maupun lokasi penempatan tidak diungkapkan dengan alasan kerahasiaan.
Langkah ini diambil menyusul meningkatnya ketegangan setelah insiden drone yang memasuki wilayah udara Polandia. Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, sebelumnya menegaskan bahwa operasi Eastern Sentry bertujuan memperlihatkan kesiapan aliansi dalam merespons ancaman keamanan. Operasi ini, kata Rutte, telah dimulai sejak Sabtu (13/09/2025).
Insiden drone sendiri menjadi pemicu utama menguatnya posisi pertahanan Polandia. Perdana Menteri Donald Tusk menyebut bahwa sebuah drone berbahaya yang jatuh di wilayah Polandia diyakini milik Rusia, meski tidak memberikan bukti langsung. Klaim itu diperkuat oleh pernyataan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, yang mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 10 drone yang terlibat dalam insiden tersebut.
Namun, Rusia membantah tuduhan tersebut. Kuasa Usaha Rusia di Polandia, Andrey Ordash, menegaskan bahwa Warsawa belum menyodorkan bukti apapun terkait asal-usul drone tersebut. Hal senada juga disampaikan Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, yang menyebut bahwa tuduhan dari Uni Eropa dan NATO kerap dilontarkan tanpa landasan bukti konkret.
Lebih jauh, Kementerian Pertahanan Rusia menolak dugaan bahwa mereka menargetkan wilayah Polandia. Menurut pernyataannya, serangan udara pada 10 September 2025 lalu diarahkan sepenuhnya ke fasilitas industri pertahanan Ukraina. Moskow juga mengaku siap membuka konsultasi dengan Polandia terkait dugaan pelintasannya drone ke wilayah perbatasan.
Isu ini semakin kompleks setelah Belarus turut menyinggung keterlibatannya. Pavel Muraveiko, Wakil Menteri Pertahanan Pertama Belarus, menyebut bahwa pihaknya telah memberi tahu Polandia dan Lituania mengenai adanya drone yang bergerak mendekati perbatasan, termasuk yang berasal dari wilayah Ukraina.
Dengan berbagai versi yang saling bertentangan, keputusan Polandia membuka pintu bagi pasukan NATO dipandang sebagai langkah strategis sekaligus politis. Bagi Warsawa, kehadiran pasukan sekutu diyakini dapat memberi efek jera bagi pihak yang mencoba menguji pertahanan Eropa Timur. Namun bagi Moskow, kebijakan tersebut berpotensi menambah eskalasi baru dalam konflik kawasan. []
Diyan Febriana Citra.