JAKARTA – Upaya pemerataan akses pendidikan kembali menjadi perhatian pemerintah. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan Sekolah Rakyat rintisan pada November 2025 mendatang. Program ini menjadi bagian dari agenda besar pemerintah untuk memperkuat pendidikan dasar berbasis kerakyatan di berbagai daerah.
Menurut Agus Jabo, Sekolah Rakyat rintisan merupakan tahap awal dari pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Untuk sementara, sekolah-sekolah tersebut memanfaatkan gedung-gedung eksisting yang direvitalisasi menjadi ruang belajar layak dan ramah anak.
“Sebentar lagi akan di-launching oleh Presiden. Ditargetkan dapat diselenggarakan November 2025 di Jakarta,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (16/10/2025).
Hingga saat ini, tercatat 165 titik Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi di seluruh Indonesia. Dalam waktu bersamaan, pemerintah juga menyiapkan agenda peletakan batu pertama pembangunan Sekolah Rakyat permanen, yang akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo.
“Jadi nanti pada waktu peletakan batu pertama pembangunan sekolah permanen, kita meminta Presiden meletakkan batu pertama. Jadi ada dua peresmian, satu sekolah permanen dan sekolah yang sudah dibuka, nanti akan diresmikan Presiden,” jelas Agus Jabo.
Agus Jabo menuturkan, Presiden Prabowo sempat melakukan kunjungan mendadak ke salah satu Sekolah Rakyat di Jakarta Selatan. Hasil sidak tersebut disebut jauh melampaui ekspektasi.
“Presiden lihat kondisi sekolah, ketemu kepala sekolah dan siswa, beliau bahagia sekali. Presiden tidak menduga kita bisa bangun sekolah tidak hanya 100, tapi 165,” ungkapnya.
Presiden, lanjut Agus, menilai Sekolah Rakyat menjadi langkah nyata dalam upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang inklusif dan terjangkau.
Pemerintah menargetkan seluruh sekolah rintisan akan menempati gedung permanen paling lambat Juli 2026. Tahap pertama pembangunan dimulai Oktober ini, mencakup 108 titik baru di berbagai daerah.
“Oktober ini kemungkinan kita sudah akan mulai di kurang lebih 108 titik yang akan dibangun jadi sekolah baru dengan gedung baru,” ujar Agus.
Setiap proyek pembangunan akan disesuaikan dengan usulan pemerintah daerah (pemda) setempat. Rata-rata biaya pembangunan dan operasional sekolah permanen mencapai sekitar Rp 200 miliar per lokasi.
Adapun biaya operasional sekolah rintisan ditanggung lintas kementerian. Kementerian PUPR menangani revitalisasi gedung, Kementerian Pendidikan mengurus kurikulum dan tenaga pengajar, serta Kementerian Agama ikut berperan dalam pembinaan karakter.
“Jadi ini melibatkan banyak pihak, kalau dianggap berhasil, keberhasilannya bukan hanya Kemensos, tapi semua kementerian yang terlibat,” tegas Agus Jabo.
Program ini diharapkan menjadi model baru pendidikan rakyat yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. []
Diyan Febriana Citra.