JAKARTA – Pemerintah pusat mempercepat langkah pemulihan wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatra dengan membentuk satuan tugas khusus. Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang akan menangani wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pembentukan satgas ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah menempatkan agenda pemulihan pascabencana sebagai salah satu prioritas utama nasional pada awal masa pemerintahan.
Keputusan tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai kegiatan retret Kabinet Merah Putih yang berlangsung di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (06/01/2026). Menurut Prasetyo, Presiden menilai perlunya koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang lebih terstruktur agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat, terukur, serta tepat sasaran.
“Dan beliau menunjuk bapak Jenderal Tito Karnavian Mendagri sebagai ketua satgas yang didampingi oleh wakil ketua satgas bapak Richard Tampubolon. Kemudian juga dibantu ada dewan pengarah yang akan diketuai Menteri Koordinator Bidang PMK (Pratikno),” ujar Prasetyo dalam keterangan persnya.
Penunjukan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai ketua satgas dinilai mencerminkan pendekatan koordinatif antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan latar belakang pengalaman birokrasi dan keamanan, Tito diharapkan mampu mengorkestrasi kerja lintas sektor, mulai dari kementerian teknis hingga pemerintah daerah yang berada di garis depan penanganan bencana.
Prasetyo menambahkan, Presiden Prabowo meyakini struktur kepemimpinan yang telah ditetapkan akan memperkuat efektivitas kerja satgas. Menurutnya, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan kepemimpinan yang tegas sekaligus adaptif terhadap kondisi lapangan yang dinamis.
Di sisi lain, Tito Karnavian mengakui bahwa tugas yang menanti satgas tidak ringan. Ia menyebut masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, terutama di sektor-sektor pelayanan dasar yang terdampak langsung akibat bencana alam.
“Ya setelah pemulihan infrastruktur pendidikan, pemerintahan yang belum berjalan, dan masalah perumahan, kemudian fasilitas kesehatan layanan publik. Ya semua,” kata Tito.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa fokus satgas tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik semata, tetapi juga pemulihan fungsi pemerintahan dan layanan publik agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Infrastruktur pendidikan menjadi salah satu perhatian utama mengingat keberlangsungan proses belajar-mengajar sangat bergantung pada kesiapan sarana dan prasarana.
Selain itu, persoalan perumahan warga terdampak juga menjadi agenda mendesak, mengingat masih banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan membutuhkan hunian layak. Fasilitas kesehatan pun menjadi prioritas agar pelayanan medis dapat berjalan optimal, terutama di wilayah yang masih menghadapi risiko bencana lanjutan.
Pembentukan satgas ini diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi. Pemerintah menargetkan langkah-langkah rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga memperhatikan aspek mitigasi agar dampak bencana serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.
Dengan struktur kepemimpinan yang jelas dan mandat yang luas, satgas diharapkan menjadi instrumen efektif negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat terdampak bencana di Sumatra. []
Diyan Febriana Citra.