JAKARTA — Konsolidasi besar antara pemerintah pusat dan daerah akan berlangsung di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (02/02/2026), melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026. Forum strategis ini menjadi momentum penting untuk menyatukan arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan implementasi konkret di tingkat daerah.
Rakornas yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sentul International Convention Center (SICC) tersebut diperkirakan dihadiri 4.487 peserta dari berbagai unsur pemerintahan. Peserta berasal dari pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia. Skala kehadiran ini mencerminkan posisi Rakornas sebagai forum nasional strategis yang menentukan arah koordinasi kebijakan lintas level pemerintahan.
Kemendagri mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”. Tema tersebut menegaskan fokus Rakornas sebagai ruang sinkronisasi kebijakan, bukan sekadar forum seremonial. Melalui tema ini, pemerintah ingin memastikan bahwa program prioritas nasional tidak berhenti di tataran kebijakan pusat, tetapi benar-benar terimplementasi hingga ke level daerah.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, menjelaskan bahwa Rakornas 2026 merupakan kelanjutan agenda koordinasi nasional sebelumnya sekaligus bagian dari strategi mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Pemilihan tema tersebut dimaksudkan untuk percepatan implementasi program prioritas Presiden melalui sinergi pusat dan daerah, memperkuat koordinasi lintas sektor isu strategis, dan menjembatani kebijakan dengan pelaksanaan untuk memastikan keberhasilan Program Prioritas Presiden tersebut,” kata Benni dalam keterangannya, Minggu (01/02/2026).
Dalam Rakornas ini, Kemendagri juga menghadirkan jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri koordinator, menteri, hingga pimpinan lembaga negara, termasuk unsur TNI dan Polri, sebagai narasumber dalam berbagai sesi tematik. Kehadiran lintas sektor tersebut menunjukkan bahwa program prioritas Presiden tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membutuhkan dukungan keamanan, penegakan hukum, dan pengawasan.
Sejumlah isu strategis nasional akan menjadi pembahasan utama, mulai dari kebijakan ekonomi, investasi, dan energi, hingga penguatan program berbasis kerakyatan. Program-program seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, serta Makan Bergizi Gratis menjadi bagian dari agenda prioritas yang disinergikan antara pusat dan daerah.
Selain itu, Rakornas juga membahas peran Kejaksaan, TNI, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam aspek pengamanan program, penegakan hukum, serta pengawasan kebijakan publik agar pelaksanaan program strategis berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka secara resmi Rakornas tersebut. Selain membuka acara, Presiden juga akan memberikan arahan strategis kepada seluruh peserta serta menyampaikan evaluasi kinerja pemerintahan sepanjang 2025. Arahan ini menjadi dasar penyusunan strategi kerja pemerintahan untuk tahun 2026 agar lebih terarah dan terukur.
Rakornas juga diposisikan sebagai forum penyamaan persepsi antara pusat dan daerah. Kepala daerah dan Forkopimda dinilai memiliki peran kunci sebagai aktor utama pelaksana kebijakan di lapangan, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, hingga pembangunan daerah. Karena itu, kesamaan visi antara pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam keberhasilan program prioritas Presiden.
Melalui Rakornas ini, pemerintah berharap tercipta integrasi kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah, sehingga target besar menuju Indonesia Emas 2045 tidak hanya menjadi slogan, tetapi terwujud melalui kerja nyata dan terkoordinasi di seluruh wilayah Indonesia. []
Diyan Febriana Citra.