JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mulai mematangkan langkah diplomasi ekonomi Indonesia menjelang perundingan penting dengan Amerika Serikat. Upaya tersebut tercermin dari pemanggilan sejumlah menteri bidang ekonomi ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (15/02/2026) sore. Pertemuan ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memastikan arah kebijakan ekonomi luar negeri berjalan selaras dengan kepentingan nasional dan pembangunan industri jangka panjang.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden memberikan penekanan serius terhadap prinsip dasar yang harus menjadi pegangan dalam setiap perundingan ekonomi internasional.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan dua hal penting,” kata Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya di Jakarta.
Menurut Teddy, fokus utama arahan Presiden adalah memastikan bahwa setiap posisi Indonesia dalam perundingan dengan negara mana pun harus menghasilkan manfaat optimal bagi bangsa. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat Indonesia akan segera memasuki babak baru perundingan ekonomi dengan Amerika Serikat, yang diproyeksikan memiliki dampak besar terhadap perdagangan dan industri nasional.
“Khususnya, dalam waktu dekat dengan Amerika Serikat adalah yang terbaik dan paling menguntungkan untuk Indonesia,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Presiden Prabowo menilai bahwa perundingan ekonomi tidak boleh sekadar berorientasi pada penurunan tarif atau kemudahan akses pasar semata. Lebih dari itu, hasil kesepakatan harus mampu mendorong peningkatan produktivitas industri dalam negeri, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global yang kian kompetitif.
Teddy menambahkan, arahan kedua Presiden berkaitan dengan keberlanjutan kerja sama ekonomi. Presiden menegaskan bahwa kerja sama yang dibangun harus memberi efek jangka panjang bagi penguatan fondasi industri nasional, bukan sekadar keuntungan sesaat. Oleh karena itu, setiap kebijakan ekonomi yang dirumuskan pemerintah dituntut untuk menghasilkan manfaat konkret dan dapat dirasakan dalam waktu relatif cepat oleh perekonomian nasional.
Arahan tersebut kemudian menjadi landasan bagi para menteri untuk menyusun langkah-langkah strategis yang terukur, realistis, dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta daya saing industri nasional.
Pertemuan di Hambalang tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat kunci, di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kehadiran para pengambil kebijakan utama ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan adanya keselarasan pandangan lintas kementerian sebelum memasuki meja perundingan internasional.
Sejalan dengan pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat pada 19 Februari 2026. Dalam agenda tersebut, Presiden akan menandatangani pakta perdagangan timbal balik atau agreement on reciprocal trade (ART) bersama Presiden Donald Trump, sekaligus menghadiri pertemuan perdana Board of Peace.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa rincian kesepakatan tarif dalam perundingan tersebut masih menunggu proses finalisasi. Namun, ia mengungkapkan bahwa terdapat perkembangan positif berupa penurunan tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dari sebelumnya 32 persen menjadi 19 persen. Pemerintah, kata Airlangga, meminta masyarakat untuk bersabar hingga seluruh proses perundingan dan administrasi benar-benar rampung agar hasilnya dapat diumumkan secara komprehensif dan transparan. []
Diyan Febriana Citra.