JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi besar-besaran dalam tata kelola penyelenggaraan haji Indonesia. Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara Jakarta, Senin (20/10/2025), Presiden meminta agar biaya perjalanan haji dapat terus ditekan dan waktu tunggu jamaah dipangkas signifikan.
Presiden menyoroti pentingnya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana haji. Ia menugaskan Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk untuk mengkaji ulang berbagai komponen biaya yang masih bisa dipangkas tanpa mengurangi kualitas layanan.
“Menteri Haji, dia tidak hadir karena dia berada sekarang di Arab Saudi berurusan sama mereka, saya minta biaya haji harus terus turun. Ya, bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” ujar Prabowo.
Selain efisiensi anggaran, Kepala Negara juga menekankan target besar lainnya, yakni memperpendek waktu tunggu calon jamaah haji dari rata-rata 40 tahun menjadi sekitar 26 tahun. Menurutnya, langkah ini penting untuk memberikan kesempatan yang lebih adil bagi masyarakat agar bisa menunaikan ibadah haji tanpa menunggu terlalu lama.
Prabowo optimistis kebijakan tersebut dapat terwujud karena Indonesia kini memiliki kementerian khusus yang menangani urusan haji dan umrah. Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sendiri, kata Prabowo, merupakan hasil komunikasi langsung dengan Pemerintah Arab Saudi.
“Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi karena dia bilang, ‘Kami urusan haji adalah Menteri Haji. Jadi kami harus minta urusannya sama pejabat. Oh, ini Kepala Badan’. Enggak, dia maunya menteri. Apa boleh buat, kita menyesuaikan,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengungkapkan capaian penting hasil diplomasi Indonesia dengan Arab Saudi. Untuk pertama kalinya, Pemerintah Saudi mengizinkan negara asing membeli lahan di Tanah Suci. Kesempatan ini membuka jalan bagi realisasi proyek “Kampung Indonesia” di Kota Mekkah.
Rencana pembangunan kawasan tersebut merupakan hasil pendekatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah Indonesia. Bahkan, menurut Prabowo, Arab Saudi menawarkan beberapa lokasi strategis yang letaknya tidak jauh dari Masjidil Haram.
“Waktu kemarin saya ketemu Menteri Luar Negerinya, saya dibilang, ‘Pak, ini ada lelang ditutup tanggal 30 Oktober. Tapi yang daftar lelang ada berapa ribu ya? Oh, 90 entitas lain yang juga bidding lahan yang kita inginkan. Mudah-mudahanlah, mungkin Menteri Agama nanti pimpin doa khusus,’” ujarnya.
Melalui kebijakan efisiensi biaya, percepatan antrean, serta kerja sama strategis dengan Arab Saudi, Prabowo berharap penyelenggaraan ibadah haji Indonesia dapat memasuki era baru yang lebih modern, transparan, dan berpihak kepada jamaah. []
Diyan Febriana Citra.