JAKARTA — Pemerintah kembali menaruh perhatian serius pada peningkatan kualitas ekosistem keuangan nasional, terutama setelah pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Ratu Belanda Maxima di Istana Merdeka, Kamis (27/11/2025). Pertemuan tersebut tidak hanya membahas kerja sama internasional di sektor finansial, tetapi juga memunculkan arahan baru dari kepala negara mengenai penguatan regulasi dan koordinasi lembaga keuangan di dalam negeri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo meminta pembentukan sebuah lembaga baru yang berfokus khusus pada kesejahteraan keuangan masyarakat.
“Bapak Presiden meminta agar dibentuk Dewan Nasional terkait kesejahteraan keuangan ataupun financial health,” kata Airlangga, Jumat (28/11/2025).
Gagasan ini disebut sebagai langkah penyempurnaan terhadap fungsi Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang selama ini bertugas mendorong pemerataan akses layanan keuangan. Dengan mandat yang lebih luas, Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan nanti diharapkan menjadi pusat integrasi data, koordinasi kebijakan, dan inovasi program yang menyoroti kondisi finansial masyarakat secara lebih komprehensif.
Airlangga menjelaskan bahwa keberadaan dewan baru tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas data dan mengoptimalkan kebijakan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi keuangan nasional. Informasi yang disiapkan pemerintah mencakup data dari sektor perbankan maupun industri non-perbankan, termasuk lembaga keuangan digital yang kini berkembang pesat.
“Jadi, terkait dengan knowledge, termasuk juga terkait dengan adanya digital ID, knowledge sharing, juga terkait dengan pendalaman di sektor asuransi,” ujar Airlangga.
Sejalan dengan itu, pemerintah juga menjadikan peningkatan literasi keuangan sebagai salah satu fokus utama. Menurut Airlangga, tingkat literasi keuangan Indonesia sudah berada di angka 66,64 persen. Meskipun dianggap cukup baik, pemerintah menilai perlu ada upaya lebih sistematis agar kesadaran finansial masyarakat meningkat merata di seluruh wilayah.
“Angka 66,64 persen literasi ini sudah lebih tinggi daripada rata-rata negara OECD terkait literasi keuangannya,” pungkasnya.
Dengan pembentukan dewan nasional tersebut, pemerintah berharap ada percepatan dalam penyusunan kebijakan yang mampu menguatkan ketahanan finansial masyarakat, mulai dari edukasi pengelolaan keuangan, pengenalan produk keuangan formal, hingga perlindungan terhadap konsumen. Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperluas layanan keuangan yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.
Selain itu, rencana tersebut dinilai sebagai tindak lanjut dari dialog antara Presiden Prabowo dan Ratu Maxima, yang selama ini aktif mendorong agenda keuangan inklusif di berbagai negara. Pertemuan di Istana Merdeka menjadi penanda bahwa Indonesia berupaya memperkuat kerja sama global sekaligus menegaskan orientasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor finansial.
Dengan berbagai agenda yang tengah disiapkan, pemerintah menilai bahwa pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan merupakan langkah strategis yang mampu menjembatani berbagai tantangan, mulai dari akses layanan finansial, literasi masyarakat, hingga transparansi data di sektor keuangan. []
Diyan Febriana Citra.