JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (12/03/2026) siang. Agenda rapat belum sepenuhnya diketahui publik, namun Raja Juli menyebut dirinya menyiapkan sejumlah laporan penting terkait pengelolaan kehutanan dan taman nasional.
“Saya diminta menghadap Pak Presiden pukul 13.30 WIB. Agendanya apa saya juga belum tahu,” ujar Raja Juli saat ditemui wartawan di Istana.
Menteri Kehutanan menyatakan ia membawa beberapa bahan yang telah disiapkan untuk disampaikan secara langsung, mulai dari laporan umum kehutanan, rencana pengelolaan taman nasional, hingga strategi pembentukan satuan tugas (satgas) pendanaan taman nasional.
“Satgas ini untuk pendanaan taman nasional kita. Kita punya 57 taman nasional di Indonesia. Selama ini anggarannya masih ala kadarnya. Kami berharap ada taman nasional yang berkelas dunia, jadi perlu sumber pendanaan selain APBN,” jelas Raja Juli.
Satgas Pendanaan Taman Nasional, menurut Raja Juli, bertujuan untuk menyediakan sumber pendanaan berkelanjutan yang mendukung konservasi dan tata kelola taman nasional. Satgas ini juga diarahkan untuk menyusun Strategi dan Kerangka Investasi Pembiayaan Taman Nasional, termasuk revisi regulasi yang diperlukan dan penerbitan regulasi baru untuk mempermudah kemitraan dengan sektor swasta.
Raja Juli mencontohkan beberapa model pembiayaan berkelanjutan yang dapat diadopsi. Salah satunya adalah Peusangan Elephant Conservation Initiative di Provinsi Aceh, yang fokus pada perlindungan Gajah Sumatera. Selain itu, Taman Nasional Way Kambas di Lampung juga sedang dikembangkan menjadi proyek offset karbon pertama dalam sistem taman nasional Indonesia yang terbuka bagi Pasar Karbon Sukarela (Voluntary Carbon Market/VCM).
“Saat ini kami membangun fondasi agar Way Kambas dapat menjadi lokasi proyek offset karbon pertama di taman nasional Indonesia,” ujar Raja Juli.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar pemerintah mengambil tindakan luar biasa untuk melindungi keanekaragaman hayati nasional dan memastikan keberlanjutan taman nasional. Dengan pembiayaan yang lebih strategis, diharapkan 57 taman nasional di Indonesia dapat dikelola secara profesional, menarik investasi, dan mampu bersaing di tingkat global.
Rapat terbatas ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk menegaskan komitmen pengelolaan taman nasional yang modern dan berkelanjutan, termasuk membahas sinergi antara kementerian, lembaga terkait, serta sektor swasta dalam mendukung konservasi dan ekowisata. []
Diyan Febriana Citra.