JAKARTA – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan 25.000 unit rumah subsidi siap huni secara serentak di 80 titik di seluruh Indonesia pada Senin (29/09/2025). Acara peluncuran dilakukan secara simbolis di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut agenda tersebut sebagai momentum besar dalam memperluas akses perumahan.
“Saya mengundang dan beliau berkenan datang untuk melakukan akad secara serentak 25.000 rumah subsidi yang akan di-launching pada Senin 29 September 2025 di Kabupaten Bogor,” ujar Ara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/09/2025).
Ara menjelaskan, peluncuran ini akan berlangsung serentak di lebih dari 30 provinsi dengan total sekitar 80 titik lokasi. Program tersebut menjadi bagian dari target besar pemerintah tahun 2025, yakni menyediakan 350.000 unit rumah subsidi, naik dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 220.000 unit. Hingga pertengahan September, progres penyerapan program dinilai berjalan positif.
Tidak hanya itu, Ara memperkenalkan inovasi baru berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus perumahan dengan plafon mencapai Rp 130 triliun. Skema ini dinilai terobosan penting karena untuk pertama kalinya KUR diarahkan mendukung pembiayaan sektor perumahan rakyat.
“KUR perumahan itu buat kontraktor, developer, dan toko bangunan dari segi supply, itu bunganya disubsidi, disubsidi 5%. Kemudian dari segi demand-nya, itu bisa buat homestay, buat UMKM yang bekerja di sektor kuliner, di bidang fashion, itu bisa sampai nilainya Rp 500 juta, dan bunganya 6%. Itu bagus banget,” papar Ara.
Skema tersebut terbagi atas Rp 117 triliun untuk sisi suplai (pengembang, kontraktor, dan penyedia material) serta Rp 13 triliun untuk sisi permintaan (masyarakat dan UMKM yang memanfaatkan rumah sebagai usaha produktif). Program ini ditargetkan mulai berjalan pada awal Oktober 2025.
Selain fokus pada pembangunan rumah baru, pemerintah juga menyiapkan langkah lanjutan dengan merenovasi 400.000 rumah pada 2026 melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Angka ini melonjak tajam dibandingkan realisasi 2025 yang hanya 45.000 rumah.
Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya membantu masyarakat memperoleh hunian, tetapi juga memacu pertumbuhan sektor konstruksi, memperkuat daya beli masyarakat, dan membuka peluang kerja di berbagai daerah. Dengan peluncuran serentak rumah subsidi dan hadirnya skema pembiayaan baru, pemerintah ingin memastikan bahwa hak atas tempat tinggal yang layak dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. []
Diyan Febriana Citra.