JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menertibkan pelanggaran kawasan hutan dengan meminta seluruh jaksa, khususnya yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), agar bekerja tegas, independen, dan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan pihak-pihak tertentu. Penegasan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato usai menyaksikan penyerahan uang hasil denda pelanggaran administratif kawasan hutan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (24/12/2025).
Dalam arahannya, Presiden mengingatkan bahwa Satgas PKH dibentuk dengan melibatkan berbagai unsur penegak hukum untuk memastikan penindakan terhadap pelanggaran kehutanan dilakukan secara menyeluruh dan berkeadilan. Ia secara khusus meminta para jaksa agar tidak ragu menindak perusahaan yang terbukti melanggar aturan, tanpa memandang latar belakang atau kekuatan ekonomi pelaku.
“Kita bentuk Satgas (PKH) terdiri dari banyak unsur penegak hukum, laksanakan tugas yang saya berikan. Jangan ragu-ragu, tidak pandang bulu, jangan mau dilobi sini, dilobi sana,” kata Prabowo.
Presiden juga menggunakan analogi tubuh manusia untuk menggambarkan dampak serius dari kebocoran kekayaan negara akibat praktik ilegal dan korupsi yang dibiarkan berlangsung. Menurut Prabowo, jika kebocoran tersebut tidak segera dihentikan, negara berisiko mengalami keruntuhan sistemik.
“Berkali-kali saya katakan, negara itu ibarat badan, ibarat badan manusia. Kekayaan, uang, uang, dan segala kekayaan itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor, bocor, bocor sekian cc, di ujungnya, badan itu kolaps,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut sejalan dengan praktik penyelundupan dan kebocoran kekayaan negara yang selama ini merugikan masyarakat luas. Prabowo menekankan bahwa kerugian negara tidak hanya berdampak pada angka keuangan, tetapi juga menghambat kesejahteraan rakyat yang seharusnya menikmati manfaat dari sumber daya nasional.
“Negara sama, di ujungnya kekayaan kita bocor, bocor, bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup, nyelundup keluar, nyelundup ke dalam. Bagaimana negara bisa bertahan?” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo turut menyoroti capaian Satgas PKH yang berhasil menguasai kembali lahan perkebunan seluas 4.081.560,58 hektare dalam kurun waktu 10 bulan terakhir. Capaian tersebut, menurutnya, telah melampaui target hingga lebih dari 400 persen. Namun, Presiden mengingatkan bahwa hasil tersebut masih merupakan tahap awal dari upaya panjang membenahi tata kelola kawasan hutan nasional.
“Saya kira ini bisa dikatakan baru ujung dari kerugian bangsa dan negara kita. Baru ujung, penyimpangan seperti ini sudah berjalan belasan tahun bahkan puluhan tahun,” kata dia.
Prabowo juga mengkritik keras praktik penyerobotan kawasan hutan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengedepankan keserakahan semata. Ia menyebut fenomena tersebut sebagai wujud dari “serakahnomics”, yakni paham ekonomi yang menghalalkan segala cara demi keuntungan pribadi.
“Ini yang saya sebut dilakukan oleh mereka-mereka yang menganut filosofi dan paham serakahnomics. Berani melecehkan, berani menghina Negara Kesatuan Republik Indonesia, menganggap sepele Pemerintah Republik Indonesia, menganggap pejabat-pejabat di tiap eselon bisa dibeli, bisa disogok, sehingga mereka leluasa berbuat sekehendak mereka,” ujar Prabowo.
Di akhir arahannya, Presiden mengingatkan seluruh anggota Satgas PKH agar menjadikan tugas mereka sebagai pengabdian kepada bangsa dan masyarakat. Ia menekankan bahwa integritas dan keberanian dalam menegakkan hukum akan menjadi warisan moral bagi generasi mendatang.
“Manusia mati meninggalkan nama. Lebih baik kita nanti dipanggil Tuhan, membela kebenaran, membela rakyat, menyelamatkan masa depan bangsa kita. Kita mulia, kita terhormat, kita pergi, kita menghadap Yang Maha Kuasa dengan ikhlas,” ucap Prabowo. []
Diyan Febriana Citra.