JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto terus mengintensifkan komunikasi dengan kalangan dunia usaha sebagai bagian dari upaya membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih kuat dan inklusif. Setelah sebelumnya bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Prabowo kembali menggelar audiensi dengan lima pengusaha nasional terkemuka di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Selasa (10/02/2026) malam.
Pertemuan tersebut berlangsung cukup panjang, sekitar empat jam, dimulai pukul 19.00 WIB hingga 23.00 WIB. Audiensi ini menjadi ruang dialog terbuka antara kepala negara dan para pelaku usaha besar untuk membahas kondisi perekonomian nasional, tantangan dunia industri, serta peluang pengembangan sektor-sektor strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Audiensi ini digelar atas permintaan para pengusaha yang ingin berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo. Lima tokoh bisnis nasional yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Prajogo Pangestu (Barito Pacific Group), Anthony Salim (Salim Group), Franky Widjaja (Sinar Mas Group), Boy Thohir (Adaro Energy), dan Sugianto Kusuma (Agung Sedayu Group). Kehadiran para konglomerat ini mencerminkan posisi strategis dunia usaha dalam mendorong percepatan pembangunan nasional.
Dalam suasana diskusi yang berlangsung intens dan terbuka, Prabowo menyerap berbagai pandangan mengenai tantangan ekonomi global, kondisi investasi dalam negeri, serta peluang pengembangan industri nasional. Pemerintah, menurut Prabowo, membutuhkan kolaborasi yang erat dengan sektor swasta agar pembangunan tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan angka ekonomi, tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat luas.
“Pembangunan industri harus berdampak langsung bagi rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian bangsa,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan pemerintahan Prabowo yang menempatkan sektor industri sebagai motor penggerak kesejahteraan sosial, bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi makro. Ia juga menekankan bahwa investasi dan pembangunan harus berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor riil, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
Prabowo secara khusus mengajak para pengusaha untuk terus memperluas kontribusi dunia usaha dalam membuka lapangan pekerjaan, memperkuat rantai produksi nasional, dan mendorong tumbuhnya UMKM agar tidak tertinggal dalam arus pembangunan. Kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dinilai menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang.
Menanggapi hal tersebut, para pengusaha menyatakan komitmen bersama untuk mendukung penuh arah kebijakan pemerintahan Prabowo. Dukungan tersebut mencakup agenda pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas gizi dan pendidikan anak-anak, serta pembangunan industri yang berpihak pada kepentingan bangsa dan kemandirian ekonomi nasional. Dunia usaha, menurut mereka, memiliki tanggung jawab sosial yang tidak terpisahkan dari peran ekonominya.
Pertemuan ini juga memperkuat rangkaian komunikasi antara pemerintah dan sektor industri yang sebelumnya telah dilakukan. Pada Senin (09/02/2026) malam, Prabowo lebih dulu menerima jajaran APINDO di lokasi yang sama. Dalam pertemuan selama sekitar tiga jam tersebut, Prabowo mengajak sektor industri untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dan memperkuat daya tahan ekonomi nasional.
Dalam dialog dengan APINDO, Prabowo dan para pengusaha juga bertukar pandangan mengenai kondisi ekonomi nasional, tantangan dunia usaha ke depan, serta arah kebijakan ekonomi yang sedang dan akan dijalankan pemerintah. Prabowo mendengarkan berbagai aspirasi dan masukan pelaku usaha, termasuk pandangan mereka terkait iklim investasi dan keberlanjutan industri nasional.
Rangkaian pertemuan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo menempatkan dunia usaha sebagai mitra strategis dalam pembangunan. Sinergi antara kebijakan negara dan kekuatan sektor swasta diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang tidak hanya cepat, tetapi juga berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. []
Diyan Febriana Citra.