JAKARTA — Pemerintah memastikan bahwa pengumuman penerima gelar pahlawan nasional akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (10/11/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional. Penetapan tersebut menjadi salah satu momen penting dalam rangka penghargaan terhadap jasa tokoh-tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa Indonesia.
“Untuk gelar pahlawan rencana akan Insha Allah mungkin hari Senin. Nanti akan ada semacam keputusan pemberian gelar pahlawan nasional,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (07/11/2025).
Meski jumlah penerima belum diumumkan, Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon mengungkapkan bahwa terdapat 24 nama calon penerima yang kini masuk dalam daftar prioritas. Total ada 49 nama yang telah diusulkan dan sedang dikaji pemerintah sebelum diputuskan secara resmi oleh Presiden.
Prasetyo menegaskan bahwa seluruh proses penetapan nama calon pahlawan nasional telah melalui prosedur dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan.
“Bahwa ada pro kontra, bahwa ada yang mungkin setuju mungkin tidak, itu bagian dari aspirasi. Tetapi marilah sekali lagi kita mengajak semuanya untuk melihat yang positif. Melihat yang baik,” tandasnya.
Pernyataan tersebut menjadi respons terhadap munculnya polemik publik, terutama terkait usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Sebagian kalangan menilai pemberian gelar kepada sosok tersebut masih perlu ditinjau ulang karena sejarah masa pemerintahannya yang kontroversial.
Sebelumnya, pemerintah memang tengah menelaah berbagai nama tokoh yang diusulkan sebagai pahlawan nasional. Beberapa nama yang mencuat antara lain Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, serta aktivis buruh Marsinah. Usulan itu datang dari berbagai daerah, lembaga, dan kelompok masyarakat.
Meski begitu, tidak semua nama mendapatkan penerimaan yang sama. Sedikitnya 500 aktivis dan akademisi dikabarkan menyampaikan penolakan terhadap rencana pemberian gelar kepada Soeharto. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDI-P, Bonnie Triyana.
Namun, dukungan terhadap pengusulan Soeharto juga muncul dari pihak lain. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bahkan secara langsung menemui Presiden Prabowo untuk menyampaikan aspirasi agar Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional.
Kontroversi ini menegaskan bahwa penetapan gelar pahlawan nasional tidak sekadar keputusan administratif, melainkan juga menyentuh aspek sejarah dan persepsi publik. Pemerintah berupaya menegakkan prinsip objektivitas dalam setiap tahap penilaian, agar penghargaan tersebut benar-benar menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan dan jasa nyata bagi bangsa. []
Diyan Febriana Citra.