JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menegaskan perubahan pendekatan dalam penanganan banjir dengan menitikberatkan pada kesiapan sejak dini dan perencanaan jangka panjang. Upaya ini ditandai dengan dimajukannya proses kontrak proyek pengendalian banjir, termasuk Proyek Pengendalian Banjir Jakarta (JakTirta) dan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A Tahap 3 untuk tahun anggaran 2025–2027.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa penanganan banjir tidak boleh lagi dilakukan secara reaktif, yakni hanya bergerak setelah bencana terjadi. Penegasan tersebut disampaikan saat ia memberikan sambutan sekaligus menyaksikan penandatanganan dan pencanangan kontrak proyek strategis tersebut di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (24/12/2025).
“Penanganan banjir di Jakarta tidak bisa hanya jangka pendek atau kalau sudah banjir baru tergopoh-gopoh. Semua harus dipersiapkan dari sekarang,” ujar Pramono, Rabu (24/12/2025).
Menurut Pramono, keputusan memajukan proses tender proyek pengendalian banjir bukan tanpa alasan. Selama ini, pola penyerapan anggaran Pemprov DKI Jakarta kerap menumpuk di akhir tahun anggaran, sehingga berdampak pada efektivitas dan kualitas pelaksanaan proyek di lapangan. Dengan memulai proses tender lebih awal, pemerintah daerah berharap seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan lebih terukur dan tidak terburu-buru.
Ia menjelaskan bahwa untuk proyek tahun anggaran 2025–2027, proses persiapan bahkan sudah dimulai sejak pertengahan tahun sebelumnya. Langkah ini dimaksudkan agar pelaksanaan proyek dapat langsung berjalan sejak awal tahun anggaran dan tidak terhambat persoalan administratif.
“Supaya penyerapan anggarannya itu juga tinggi, tidak kemudian ditumpuk di belakang ketika pada bulan Desember biasanya setelah tanggal 15 sampai dengan tanggal 30 semua orang sibuk di kantor untuk menghabisin anggaran. Saya enggak mau itu,” kata dia.
Lebih jauh, Pramono menekankan bahwa pengendalian banjir Jakarta kini tidak lagi dirancang secara sporadis atau bersifat tambal sulam. Pemerintah daerah mulai mengarahkan kebijakan pada perencanaan jangka menengah hingga panjang, seiring kompleksitas persoalan banjir yang dipengaruhi oleh perubahan iklim, penurunan muka tanah, serta tekanan pembangunan perkotaan.
Salah satu proyek strategis yang menjadi perhatian adalah pembangunan NCICD, yang dinilai memiliki peran penting dalam mengendalikan banjir rob dan menjaga kawasan pesisir Jakarta. Selain itu, sejumlah program lain juga disiapkan secara terpadu, mulai dari normalisasi sungai, penguatan tanggul, pembangunan polder, hingga penyediaan embung di sejumlah titik rawan genangan.
“Normalisasi Ciliwung dan Krukut sudah saya setujui, termasuk penetapan lokasi. Memang pasti ada persoalan di lapangan, tapi itu bagian dari proses,” katanya.
Pramono mengakui bahwa pelaksanaan proyek pengendalian banjir tidak terlepas dari tantangan sosial dan teknis di lapangan. Namun, ia menilai hal tersebut sebagai konsekuensi yang harus dihadapi dalam upaya membangun sistem pengendalian banjir yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Dengan pendekatan baru ini, Pemprov DKI Jakarta berharap penanganan banjir tidak lagi bersifat darurat setiap musim hujan, melainkan menjadi bagian dari tata kelola kota yang terencana dan berkesinambungan. Pemerintah juga menargetkan agar manfaat proyek dapat dirasakan secara bertahap oleh masyarakat, khususnya warga yang selama ini tinggal di kawasan rawan banjir. []
Diyan Febriana Citra.