JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya menjaga keseimbangan antara berkembangnya fasilitas olahraga dan kenyamanan warga. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah pengaturan jam operasional lapangan padel, khususnya yang berada di kawasan permukiman padat penduduk.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan bahwa penertiban jam penggunaan lapangan padel perlu dilakukan agar aktivitas olahraga yang tengah digemari masyarakat tidak menimbulkan dampak sosial bagi warga sekitar. Penegasan tersebut disampaikan Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin (23/02/2026).
“Tempat-tempat (padel) yang ada di kawasan padat penduduk akan kami tertibkan jam penggunaannya,” kata Pramono.
Menurut Pramono, olahraga semestinya menjadi sarana menjaga kesehatan sekaligus memperkuat interaksi sosial, bukan justru memicu persoalan baru di lingkungan tempat tinggal warga. Ia menilai, toleransi harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan fasilitas olahraga yang berdampingan langsung dengan permukiman.
Jangan sampai, kata dia, keberadaan lapangan padel tersebut justru mengganggu keseharian warga, sehingga menjadi tidak adil bagi warga setempat.
“Bahkan, ada yang bayinya satu setengah tahun nggak bisa tidur karena malam-malam orang masih berteriak-teriak main padel. Menurut saya juga nggak fair,” ujar Pramono.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov DKI Jakarta berencana menggelar rapat khusus pada Selasa, 24 Februari 2026. Rapat tersebut akan membahas secara menyeluruh pengaturan operasional lapangan padel, mulai dari jam penggunaan, aspek perizinan, hingga mekanisme pengawasan. Pramono mengaku telah meminta jajarannya untuk menyiapkan koordinasi lintas instansi agar kebijakan yang dihasilkan bersifat komprehensif.
Sebelumnya, Pemprov DKI juga menyampaikan rencana mengundang seluruh pemangku kepentingan, termasuk pengelola lapangan padel dan perwakilan warga, guna membahas persoalan perizinan. Langkah ini diambil menyusul adanya keluhan masyarakat terkait kebisingan lapangan padel yang berlokasi dekat dengan rumah tinggal dan dinilai mengganggu aktivitas sehari-hari.
Di sisi lain, pengelola lapangan padel di kawasan Haji Nawi Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, menyatakan kesiapan untuk beradaptasi dengan kebijakan pemerintah. Perwakilan PT Kreasi Arena Indonesia selaku pengelola Fourthwall Padel, Fajar Ediputra, menyebut pihaknya sepakat membatasi jam operasional serta memasang peredam suara setelah menerima keluhan warga.
“Kami akan memperkuat dinding kami supaya suara-suara yang dihasilkan dari lapangan padel itu bisa teredam di dalam, tidak mengganggu apa yang ada di luar,” kata Fajar.
Selama proses pemasangan peredam suara yang dilakukan bertepatan dengan bulan Ramadhan, pengelola juga membatasi operasional hingga 50 persen. Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk itikad baik untuk meminimalkan potensi gangguan.
Nantinya, kata dia, jam operasional selama Ramadhan dimulai pukul 14.00 hingga 19.00 WIB.
“Jadi, pada saat bulan puasa, pemasangan soundproofing dan juga pembatasan jam operasional,” ucap Fajar.
Terkait perizinan, Fajar menegaskan bahwa pengelolaan lapangan padel telah mengikuti ketentuan yang berlaku. Namun, ia mengakui persoalan kebisingan muncul karena lokasi lapangan yang berdampingan langsung dengan zonasi rumah tinggal.
“Kalau mengikuti aturan, sebenarnya di lapangan kami desibel-nya masih 70 gitu. Cuman ini kan yang menjadi permasalahan adalah zonasi, yang mana zonasi kami berdampingan langsung dengan zonasi rumah tinggal,” tutur Fajar.
Ia memastikan pemasangan peredam suara akan dirampungkan dalam waktu sekitar 35 hari. Fajar berharap langkah tersebut dapat menjadi solusi permanen, sehingga aktivitas olahraga tetap berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan warga sekitar. Pemerintah daerah pun menegaskan akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini demi terciptanya harmoni antara ruang publik dan lingkungan permukiman. []
Diyan Febriana Citra.