JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan melantik anggota Komite Reformasi Polri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (07/11/2025) sore. Pembentukan komite ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk mempercepat proses pembenahan internal di tubuh kepolisian pasca serangkaian dinamika yang terjadi beberapa waktu terakhir.
Kabar mengenai pelantikan tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
“Betul, nanti jam 16.00 akan ada pelantikan Komite Reformasi Polri,” ujar Yusril saat dikonfirmasi, Jumat (07/11/2025).
Namun, Yusril mengaku belum mengetahui siapa saja tokoh yang akan dilantik menjadi anggota komite, termasuk apakah dirinya termasuk dalam jajaran yang akan diresmikan.
“Saya dilantik atau tidak, saya belum tahu. Siapa saja yang akan dilantik, saya belum tahu. Saya memang diundang hadir ke acara itu, tapi belum tahu apakah akan dilantik atau tidak,” tuturnya.
Yusril menyebut publik diminta menunggu hingga Keputusan Presiden (Keppres) dibacakan dalam upacara pelantikan.
“Nanti didengar saja ketika Kepresnya dibacakan,” ujarnya singkat.
Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, yang juga dikabarkan akan masuk dalam struktur komite, mengaku belum mendapat kepastian.
“Belum tahu persisnya. Saya juga ingin tanya,” kata Mahfud.
Sebelumnya, rencana pembentukan Komite Reformasi Polri disampaikan Istana setelah gelombang demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025. Pemerintah menegaskan bahwa komite ini memiliki fungsi dan posisi berbeda dengan Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Meski demikian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa semangat pembentukan komite ini tetap sejalan dengan upaya pembenahan internal kepolisian.
“Iya kan semangatnya sebenarnya sama ya, tapi kemudian kan internal Kepolisian juga menginisiasi. Ya, kita apresiasi dengan terbentuknya tim reformasi,” kata Prasetyo ketika ditemui di Gedung DPR RI pada Selasa (23/09/2025).
Lebih lanjut, Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menyiapkan sembilan nama anggota untuk duduk dalam komite tersebut. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, termasuk mantan Kapolri, praktisi hukum, serta profesional independen yang memiliki rekam jejak di bidang kepolisian dan penegakan hukum.
“Anggota kurang lebih sembilan orang. Ya bermacam-macam, tapi yang pasti adalah tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan pengalaman di bidang kepolisian,” ujarnya.
Pembentukan Komite Reformasi Polri ini diharapkan menjadi tonggak awal dalam memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas institusi kepolisian di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Dengan langkah ini, pemerintah berupaya memastikan Polri dapat menjadi lembaga penegak hukum yang semakin profesional, dipercaya publik, dan adaptif terhadap tantangan zaman. []
Diyan Febriana Citra.