JAKARTA – Pemerintah Indonesia mulai mempersiapkan kemungkinan keterlibatan Presiden Prabowo Subianto dalam forum internasional perdana Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) yang dijadwalkan berlangsung di Washington D.C., Amerika Serikat, pada 19 Februari 2026. Undangan resmi terhadap kepala negara Indonesia telah diterima, meskipun kepastian kehadiran Presiden masih menunggu keputusan final.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya undangan tersebut. Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BoP yang akan digelar di Institute of Peace, Washington D.C.
“Ada,” kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan RI Jakarta, Senin 9 Februari 2026, menjawab pertanyaan wartawan mengenai undangan KTT BoP untuk Presiden Prabowo.
Meski demikian, Prasetyo yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Presiden RI menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan resmi terkait kehadiran Presiden Prabowo dalam forum internasional tersebut.
“Belum (dapat dikonfirmasi kehadiran Presiden), nanti kami sampaikan kalau sudah ada kepastian,” ujar dia.
Dari sisi diplomasi bilateral, pemerintah melihat peluang strategis apabila Presiden Prabowo benar-benar melakukan lawatan ke Amerika Serikat. Selain menghadiri KTT BoP, kunjungan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan agenda penting lain, khususnya terkait hubungan ekonomi kedua negara.
Prasetyo menyebutkan, apabila kunjungan itu terwujud, pemerintah berharap dapat menggabungkan agenda perdamaian global dengan kepentingan nasional Indonesia, terutama dalam konteks kerja sama perdagangan.
“Kami menghendaki, dan ingin bisa dua-duanya,” ujar Pras.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melihat KTT BoP sebagai forum simbolik, tetapi juga sebagai momentum diplomasi strategis yang berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan internasional, baik dari sisi politik global maupun ekonomi bilateral.
Sementara itu, dari pihak Amerika Serikat, rencana penyelenggaraan KTT perdana Dewan Perdamaian Gaza masih bersifat terbatas dalam publikasi resmi. Gedung Putih disebut berencana menggelar pertemuan tersebut pada 19 Februari 2026, dan sejumlah pemimpin negara anggota telah dihubungi untuk menghadiri forum tersebut. Namun, hingga akhir pekan lalu, belum ada konfirmasi resmi kehadiran kepala negara dari berbagai negara.
Seorang sumber pejabat pemerintahan AS, sebagaimana dikutip kantor berita Anadolu, menyebutkan bahwa hingga Sabtu (07/02/2026), belum ada pemimpin negara yang secara resmi menyatakan kesediaan hadir dalam KTT BoP tersebut. Di sisi lain, Gedung Putih juga belum mengeluarkan pengumuman resmi terkait detail penyelenggaraan forum tersebut di Washington D.C.
Indonesia sendiri telah resmi menjadi anggota Dewan Perdamaian Gaza setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam pembentukan lembaga tersebut dalam acara peluncuran yang digelar di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Keikutsertaan Indonesia menegaskan posisi aktif pemerintah dalam inisiatif diplomasi global yang berfokus pada penyelesaian konflik dan isu kemanusiaan, khususnya terkait situasi di Gaza.
Selain Indonesia, sejumlah negara lain yang turut menandatangani piagam pembentukan BoP antara lain Amerika Serikat sebagai penggagas, Hungaria, Bahrain, Maroko, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Mesir, Jordania, Kazakhstan, Republik Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab (UEA), dan Uzbekistan.
Dengan komposisi anggota yang lintas kawasan dan kepentingan geopolitik, BoP dipandang sebagai forum strategis yang berpotensi menjadi kanal diplomasi multilateral baru dalam isu perdamaian global. Bagi Indonesia, keikutsertaan dalam forum ini sekaligus memperkuat citra politik luar negeri bebas aktif, yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan regional, tetapi juga pada kontribusi terhadap stabilitas dan perdamaian dunia. []
Diyan Febriana Citra.