JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya tindakan tegas pemerintah terhadap praktik peredaran beras oplosan yang diduga merugikan masyarakat. Dalam pernyataannya di Gedung DPR RI, Selasa (15/07/2025), Puan menyuarakan kekhawatiran atas dampak dari praktik curang ini terhadap konsumen.
“Pertama, kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi, jangan sampai kemudian beras ini merugikan masyarakat,” ujar Puan.
Menurut politisi PDI-P itu, pemerintah tampaknya sudah mulai menaruh perhatian pada persoalan ini, menyusul temuan Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan yang menunjukkan bahwa ratusan merek beras tidak memenuhi standar mutu. Ia meminta agar pelaku yang terlibat dalam praktik pengoplosan tersebut segera diproses secara hukum.
“Kalau ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut langsung ditindaklanjuti. Diproses secara hukum, jangan sampai merugikan rakyat,” tegasnya.
Puan juga memastikan bahwa DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap penanganan kasus tersebut. Ia menyatakan bahwa komisi-komisi terkait akan dilibatkan secara aktif untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya.
“DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu,” katanya lagi.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa beras oplosan tidak hanya beredar di pasar tradisional, tetapi juga telah ditemukan di supermarket dan minimarket dalam kemasan premium. Namun, kualitas beras dalam kemasan tersebut tidak sesuai dengan label yang tertera. Investigasi menemukan 212 merek beras tidak memenuhi standar dari segi berat kemasan, kandungan, dan informasi label mutu.
Kasus ini pun telah dilaporkan kepada Kapolri dan Jaksa Agung dengan harapan proses hukum dapat dilakukan secara cepat dan tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku.
Masyarakat sendiri diminta lebih waspada dan teliti saat membeli beras, terutama yang berlabel premium. Kecurangan seperti ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mencoreng kepercayaan publik terhadap kualitas distribusi pangan nasional. []
Diyan Febriana Citra.