JAKARTA – Situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang memanas menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah dan parlemen Indonesia. Ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai perlu dicermati karena berpotensi berdampak pada berbagai aktivitas internasional, termasuk penyelenggaraan ibadah haji.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, menegaskan pentingnya memastikan keamanan serta keselamatan jemaah haji Indonesia di tengah dinamika politik global tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Puan saat dimintai tanggapan terkait kemungkinan dampak konflik Timur Tengah terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun mendatang. Ia berbicara kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/03/2026).
Menurut Puan, pelaksanaan ibadah haji merupakan kegiatan penting bagi umat Islam yang harus tetap dapat berlangsung dengan baik, meskipun situasi global sedang mengalami ketegangan.
“Ya, yang pertama terkait dengan haji, tentu saja dengan situasi geopolitik global seperti ini, apa pun masalah atau hal terkait dengan ibadah itu harus tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/03/2026).
Ia menekankan bahwa pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan harus melakukan langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi kemungkinan perubahan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.
Selain itu, Puan juga meminta seluruh pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji untuk melakukan evaluasi serta menyiapkan langkah mitigasi guna memastikan keselamatan para jemaah.
“Namun kami juga meminta kepada semua pihak yang terkait untuk melakukan evaluasi dan mitigasi ataupun antisipasi terkait dengan hal yang sedang terjadi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Puan mengatakan bahwa DPR melalui komisi yang membidangi urusan keagamaan akan melakukan kajian terhadap perkembangan situasi global tersebut. Kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah Indonesia tetap berjalan aman dan nyaman.
Menurutnya, langkah evaluasi tersebut penting agar pemerintah dapat menyiapkan kebijakan yang tepat jika situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah mengalami perubahan.
“Jadi tentu saja DPR RI melalui komisi terkait akan melakukan apa namanya kajian, evaluasi dan hal-hal yang harus dilakukan dengan situasi seperti ini untuk bisa memberikan keselamatan, tetap memberikan keselamatan, kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia yang nantinya insyaallah akan tetap melaksanakan ibadah hajinya,” tutup dia.
Pernyataan tersebut muncul setelah sebelumnya Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf menyampaikan bahwa konflik di Timur Tengah hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Menurut Irfan, perkembangan konflik tersebut berpotensi memengaruhi berbagai aspek penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2026, meskipun pemerintah tetap berupaya memastikan seluruh proses persiapan berjalan sesuai rencana.
Ibadah haji sendiri dilaksanakan di Makkah, yang setiap tahunnya menjadi tujuan jutaan umat Islam dari berbagai negara. Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia tentu memiliki kepentingan besar dalam memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah tersebut.
Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah, DPR, serta otoritas terkait diharapkan dapat terus dilakukan guna mengantisipasi berbagai kemungkinan yang timbul akibat dinamika geopolitik internasional. []
Diyan Febriana Citra.