JAKARTA – Pemerintah tengah berupaya menata ulang kebijakan subsidi listrik yang selama ini membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, tujuan utama langkah ini bukan menaikkan tarif listrik bagi masyarakat, melainkan mencari sumber energi yang lebih murah agar subsidi dapat ditekan.
Dalam pernyataannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/09/2025), Purbaya mengungkapkan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi salah satu opsi yang sedang dibicarakan.
“Waktu di Hambalang kemarin, ada diskusi tentang program pengurangan subsidi listrik utamanya, dengan waktu itu sih dibicarakan tentang penggunaan PLTS Surya, ya,” ujarnya.
Meski demikian, Purbaya mengakui pemanfaatan PLTS belum sepenuhnya mampu mengurangi beban subsidi secara signifikan karena biaya pembangunan dan teknologinya masih relatif tinggi. Karena itu, pemerintah juga membuka peluang mencari teknologi lain yang lebih efisien dan terjangkau.
“Nanti sedang dicarikan teknologi yang baru maupun effort-effort supaya harga produksinya itu mendekati harga yang murah sekarang, atau subsidinya mengecil atau betul-betul hilang gara-gara itu. Jadi sedang dicari teknologi PLTS yang bagus,” jelasnya.
Ia menambahkan, strategi ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang menuju kemandirian energi sekaligus mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan.
“Tujuannya kan itu. Kalau subsidi berkurang bukan dinaikin harganya, dicari sumber-sumber penghasil listrik yang cost-nya murah,” imbuhnya.
Meski terlihat menjanjikan, Purbaya mengingatkan bahwa proses transisi ini tidak dapat berjalan cepat. Pemerintah harus melakukan perhitungan cermat terkait besaran investasi awal, termasuk kebutuhan produksi baterai dan panel surya dalam negeri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nantinya akan mengatur jadwal implementasi sesuai kesiapan.
“Awalnya pasti ada investasi. Kita akan hitung itu. Kalau investasi besar tapi betul-betul menghasilkan, nanti begitu jadi listrik yang lebih murah, yang bisa mengurangi subsidi, dalam beberapa puluh tahun ke depan, itu saya nggak akan ragu untuk membiayainya,” kata Purbaya.
Saat ini, subsidi listrik masih menjadi salah satu pos besar dalam APBN. Proyeksi 2025 bahkan menyebutkan angkanya bisa menembus Rp 90,32 triliun. Karena itu, langkah mencari alternatif energi dinilai mendesak agar beban fiskal tidak semakin membengkak.
Kebijakan pemerintah ini juga mencerminkan keseriusan untuk menyeimbangkan dua kepentingan sekaligus: menjaga daya beli masyarakat dengan tarif listrik yang terjangkau, serta mengurangi ketergantungan pada subsidi jangka panjang. []
Diyan Febriana Citra.