JAKARTA – Purbaya Yudhi Sadewa resmi menjabat Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada Senin (8/9/2025). Ia berjanji mendorong pertumbuhan ekonomi 6%-7% untuk meredam gejolak publik, seperti gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu. Namun, sejumlah ekonom menilai langkah ini tidak menyentuh akar masalah, yaitu ketidakadilan fiskal dan utang negara yang tinggi.
Usai dilantik, Purbaya menegaskan bahwa suara ‘17+8’ hanya mewakili sebagian kecil rakyat. “Once, saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%-7% itu [demonstrasi] akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo,” ujarnya. Pernyataan ini kemudian menuai kritik karena dianggap menyederhanakan keresahan masyarakat.
Pekerjaan Rumah Menkeu Baru
-
Utang Negara: RAPBN 2026 diproyeksikan defisit Rp638,8 triliun dengan belanja Rp3.786,5 triliun dan pendapatan Rp3.147,7 triliun. Pemerintah akan menarik utang baru Rp781,9 triliun, berisiko meningkatkan beban bunga hingga Rp600 triliun, memengaruhi alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
-
Ketidakadilan Fiskal: Efisiensi belanja negara untuk mendanai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Badan Pengelola Investasi Danantara menyebabkan pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD). Akibatnya, 104 daerah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), menimbulkan penolakan warga di sejumlah wilayah.
-
Pendapatan Pajak: Realisasi pajak 2025 diproyeksikan hanya 94,9% dari target. Andri Perdana menekankan perlunya mengejar wajib pajak kaya dan bandel, termasuk pajak kekayaan 1%-2% dari 50 orang terkaya Indonesia, yang bisa menambah penerimaan Rp80 triliun per tahun.
Hendri Saparini menekankan bahwa Purbaya perlu berani memberi masukan kepada Presiden Prabowo jika kebijakan fiskal dianggap tidak realistis. “Kita tidak memerlukan orang yang lebih pintar dari Sri Mulyani saat ini, tapi yang lebih berpendirian,” ujarnya.
Dalam pidato serah terima jabatan, Purbaya menyoroti tantangan global, seperti ketegangan geopolitik dan perubahan iklim, yang memengaruhi sektor strategis pertanian, perikanan, dan energi. Ia menegaskan RAPBN 2026 akan tetap disiplin dan berpihak pada rakyat.
“Setiap rupiah yang kita kelola adalah uang rakyat, dan kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa uang tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya,” kata Purbaya. Ia juga meminta maaf atas ucapannya terkait ‘17+8’ dan berjanji memulihkan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja.
Dengan posisi baru ini, Purbaya dihadapkan pada tantangan besar: menjaga kesehatan fiskal, mengatasi ketidakadilan ekonomi, dan memastikan pertumbuhan inklusif, bukan hanya angka pertumbuhan semata.[]
Putri Aulia Maharani