JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, melakukan kunjungan kerja ke Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Selasa (07/10/2025) pagi. Kunjungan tersebut menjadi pertemuan resmi pertamanya dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sejak ia dilantik sebagai Menkeu pada 8 September 2025.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Purbaya tiba sekitar pukul 08.01 WIB dengan mobil Toyota Alphard berwarna hitam. Ia tampak mengenakan batik lengan panjang berwarna kuning keemasan. Kedatangannya langsung disambut oleh Gubernur Pramono yang sudah menunggu di depan pintu utama Balai Kota.
Sebelum keduanya memasuki ruang pertemuan, suasana hangat tampak tercipta. Pramono sempat mengacungkan jempol sambil menyapa sang menteri.
“Pak Menteri saya mau ngasih ini dulu,” ujar Pramono sambil tersenyum. Purbaya pun membalas gestur tersebut dengan tawa kecil dan acungan jempol serupa.
Pertemuan yang berlangsung tertutup itu membahas sejumlah agenda strategis, salah satunya terkait rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membangun gedung baru di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD).
“Enggak tahu, katanya DKI punya proposal untuk membangun gedung paling tinggi katanya,” kata Purbaya kepada awak media setelah pertemuan.
Ia menjelaskan, proyek tersebut merupakan salah satu inisiatif Pemprov DKI dalam memperkuat fungsi kawasan SCBD sebagai pusat bisnis sekaligus simbol pertumbuhan ekonomi Jakarta. Menkeu menegaskan, pihaknya siap mendukung rencana pembangunan itu, dengan catatan proyek dapat dimulai pada tahun ini.
“Kalau bisa bangun tahun ini saya kasih, kalau nggak saya diemin,” ujar Purbaya. Ia menambahkan, Kementerian Keuangan akan menilai kesiapan teknis dan finansial proyek tersebut sebelum menyetujui alokasi pendanaan.
Sementara itu, Gubernur Pramono dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pembangunan gedung di kawasan SCBD menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemprov untuk memperluas ruang investasi di ibu kota.
“Kami ingin memastikan Jakarta tetap kompetitif setelah statusnya bukan lagi ibu kota negara. Proyek ini salah satu upaya menjaga daya saing ekonomi daerah,” katanya.
Pertemuan antara dua pejabat itu menandai langkah awal koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI dalam mendorong proyek strategis daerah, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur bisnis dan publik di wilayah Jakarta.
Dengan latar belakang situasi fiskal yang menantang dan kebijakan pembatasan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk DKI, pembicaraan ini dipandang sebagai ujian awal sinergi antara Kementerian Keuangan dan Pemprov Jakarta dalam mengelola pembangunan yang berorientasi pada efisiensi dan keberlanjutan. []
Diyan Febriana Citra.