Rakernas PDI-P 2026 Fokus Bahas Kerusakan Lingkungan

Rakernas PDI-P 2026 Fokus Bahas Kerusakan Lingkungan

Bagikan:

JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bersiap menjadikan isu lingkungan hidup sebagai salah satu agenda strategis dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) kepengurusan periode 2025–2030 yang dijadwalkan berlangsung pada 10–12 Januari 2026. Forum tersebut diproyeksikan tidak hanya sebagai ajang konsolidasi internal partai, tetapi juga sebagai ruang perumusan arah kebijakan politik yang lebih sensitif terhadap persoalan ekologis dan mitigasi bencana.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Rakernas mendatang akan secara khusus membahas keterkaitan antara kerusakan lingkungan dan meningkatnya frekuensi bencana alam di berbagai daerah. Menurutnya, rangkaian bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera menjadi pengingat kuat bahwa kebijakan pembangunan harus diletakkan dalam kerangka keberlanjutan.

“Maka kebijakan ekologis dari hulu ke hilir itu nanti akan menjadi bagian dari pembahasan di dalam rapat kerja nasional PDI Perjuangan 10 sampai 12 Januari yang akan datang,” ujar Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Senin (29/12/2025).

Hasto menjelaskan, partainya menerima banyak masukan dari berbagai kalangan terkait perlunya penetapan status bencana nasional atas peristiwa banjir dan bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Masukan tersebut, kata dia, tidak terlepas dari keprihatinan publik terhadap kerusakan ekologis yang dinilai menjadi faktor utama pemicu bencana.

“Ya kami menerima masukan-masukan tentang pentingnya status bencana nasional ini. Karena di situ juga akan menggugah kesadaran kita bahwa bencana ini diawali dari kerusakan ekologis akibat suatu kebijakan-kebijakan untuk mengkonversi hutan,” kata Hasto.

Dalam konteks itu, PDI-P berencana menjadikan isu moratorium dan perlindungan lingkungan sebagai pembahasan khusus dalam Rakernas. Hasto menyebutkan, partainya akan membentuk subkomisi yang fokus pada persoalan ekologi dan lingkungan hidup sebagai langkah konkret memperkuat komitmen tersebut.

“Ya di dalam Rakernas nanti kami membentuk subkomisi tentang ekologi, tentang lingkungan. Karena Ibu Mega juga telah diwawancarai secara luas, beliau juga bertemu dengan mantan Wakil Presiden Albert Arnold Gore Jr, Amerika Serikat tentang pentingnya menjaga kelestarian ini,” ungkap Hasto.

Ia kemudian mengaitkan kembali komitmen tersebut dengan kebijakan yang pernah diambil pada masa pemerintahan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Saat itu, PDI-P mendorong kebijakan moratorium izin pemanfaatan hutan sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem nasional.

“Maka pada masa Ibu Mega, moratorium hutan itu dilakukan dan menjaga ekosistem hutan itu bagian dari kehidupan kita. Maka kita lakukan dari hulu ke hilir,” tutur Hasto.

Di luar agenda kebijakan, PDI-P juga menegaskan bahwa langkah kemanusiaan tetap menjadi prioritas partai. Sejak awal Desember, relawan PDI-P telah diterjunkan ke berbagai wilayah terdampak bencana untuk membantu penanganan korban.

“Pada tanggal 5 Desember itu dokter-dokter dari PDI Perjuangan sudah hadir ke lapangan membantu rakyat,” kata Hasto.

Bantuan tersebut, lanjutnya, tidak berhenti pada fase darurat. PDI-P telah menyiapkan program pendampingan pemulihan korban bencana hingga satu tahun ke depan melalui Baguna, relawan kesehatan, serta dokter-dokter diaspora.

“Ini akan terus, dari arahan Ibu Ketua Umum, PDI Perjuangan merancang setidaknya satu tahun ya program yang digerakkan oleh partai melalui Baguna, melalui relawan kesehatan, termasuk bersama dengan dokter-dokter Diaspora untuk membantu rakyat tersebut sampai kepada pemulihannya,” ucap Hasto.

Selain bantuan medis, PDI-P juga mempersiapkan dukungan kesehatan mental bagi para korban. “Nah hari ini kita juga terus, tim psikolog itu juga kami persiapkan nanti untuk dihadirkan untuk membantu rakyat. Trauma healing itu menjadi suatu hal yang penting juga untuk dilakukan,” kata Hasto.

Melalui Rakernas 2026, PDI-P berharap dapat merumuskan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap bencana, tetapi juga berorientasi pada pencegahan melalui perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. []

Diyan Febriana Citra.

Bagikan:
Hotnews Nasional