JAKARTA – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dan Percepatan serta Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) tahun 2025 yang semula dijadwalkan berlangsung Jumat (29/08/2025) siang di Istana Negara, mendadak ditunda.
Kabar penundaan disampaikan secara resmi oleh Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) melalui pesan singkat kepada para jurnalis. “Sehubungan dengan kondisi saat ini yang kurang kondusif, bersama ini kami infokan Rakornas TPID & TP2DD DITUNDA & TDAK JADI DISELENGGARAKAN HARI INI,” demikian isi keterangan BI.
Rakornas tahun ini rencananya dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara. Nama-nama yang dijadwalkan hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Selain itu, seluruh kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota juga diundang.
Namun, agenda penting itu urung terlaksana. Hingga Jumat siang, pihak Bank Indonesia belum merinci lebih jauh mengenai kondisi kurang kondusif yang dimaksud. BI hanya menegaskan bahwa mereka akan terus memantau perkembangan dan segera menyampaikan jadwal pengganti apabila sudah diputuskan.
Rakornas Pengendalian Inflasi dan P2DD memiliki peran strategis dalam menguatkan fondasi perekonomian nasional. Forum ini tidak hanya menjadi wadah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga ajang untuk merumuskan langkah-langkah praktis mengendalikan inflasi. Topik percepatan digitalisasi daerah pun menjadi salah satu fokus, mengingat transaksi digital dipandang penting untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta mendukung pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Penundaan Rakornas menimbulkan pertanyaan di kalangan publik, terutama karena acara tersebut semestinya membahas isu yang tengah menjadi perhatian, yakni stabilitas harga pangan, penguatan daya beli masyarakat, serta kesiapan daerah dalam memperluas layanan digital. Tidak sedikit pengamat menilai, agenda seperti ini memiliki dampak jangka panjang bagi ekonomi, sehingga pengundurannya patut menjadi perhatian.
Acara yang seharusnya disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden itu juga dinanti oleh berbagai kalangan, termasuk pelaku usaha dan akademisi yang menunggu arahan terbaru terkait strategi nasional pengendalian inflasi.
Meski demikian, pemerintah dan BI diharapkan dapat segera menetapkan jadwal baru agar forum koordinasi tersebut tetap berjalan sesuai tujuan. Stabilitas inflasi dan percepatan digitalisasi daerah dinilai tidak boleh tertunda terlalu lama, mengingat kedua aspek ini merupakan kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah tantangan global. []
Diyan Febriana Citra.