ADVERTORIAL – Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk tahun 2026 menunjukkan sinyal positif bagi perkembangan ekonomi daerah. Dalam Rapat Paripurna Ke-29 Masa Sidang III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar yang digelar Senin (28/07/2025), disampaikan bahwa nilai KUA-PPAS 2026 mencapai Rp 7,3 Triliun, dengan potensi meningkat hingga Rp 10 Triliun.
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kukar itu dihadiri pimpinan dan anggota legislatif, serta jajaran pemerintah daerah, termasuk Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Sekda Sunggono, dan unsur lainnya. Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menekankan bahwa pelaksanaan rapat merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi.
“Kami DPRD Kukar bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) taat asas dan juga taat aturan. Alhamdulillah, penyampaian rancangan KUA-PPAS tepat waktu serta sesuai dengan jadwal,” katanya.
Menurutnya, lonjakan nilai APBD yang diajukan menunjukkan adanya peningkatan penerimaan daerah dan peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. “Kalau nanti ini betul-betul disetujui dan berjalan, maka akan luar biasa. Meskipun ini masih hitungan sementara, dan nanti akan dikonfirmasi ulang pada September hingga November,” ujar Yani.
Lebih lanjut, ia memproyeksikan angka tersebut dapat naik hingga Rp 10 Triliun, apabila dana yang belum tersalurkan dari Pemerintah Pusat juga ikut masuk dalam perhitungan. “Ini adalah angka realistis, belum lagi dana yang belum disalurkan pada tahun ini. Kalau semuanya dihitung, kita berharap APBD Kukar dapat menembus angka Rp 10 Triliun,” tambahnya.
Dengan potensi tersebut, DPRD mendorong agar anggaran dapat digunakan secara maksimal untuk program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. “Kita menginginkan agar anggaran ini, dapat betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Infrastruktur harus dikejar, dan pelayanan publik harus ditingkatkan. Jangan sampai ada wilayah yang terabaikan,” tegasnya. []
Penulis: Eko Sulistiyo | Penyunting: Agnes Wiguna