KOLOMBO – Situasi politik di Sri Lanka kembali memanas setelah mantan Presiden Ranil Wickremesinghe ditangkap dan ditahan oleh aparat kepolisian pada Jumat (22/08/2025). Penahanan tersebut terkait tuduhan penggunaan dana publik untuk kepentingan pribadi, yang disebut terjadi ketika ia masih menjabat sebagai kepala negara.
Wickremesinghe, yang kini berusia 76 tahun, sebelumnya memimpin Sri Lanka melewati masa-masa sulit akibat krisis ekonomi antara 2019 hingga 2024. Namun, popularitasnya merosot dan ia kalah dalam pemilihan presiden 2024.
Penahanan itu dilakukan setelah Wickremesinghe memberikan keterangan di Departemen Investigasi Kriminal (CID) Sri Lanka. Pengadilan Kolombo memutuskan agar ia tetap ditahan hingga 26 Agustus 2025, sambil menunggu sidang lanjutan mengenai dugaan penyalahgunaan dana negara.
Kasus yang menyeret nama mantan presiden ini bermula dari perjalanan resmi ke Amerika Serikat pada 2023. Saat dalam perjalanan pulang, ia singgah di London untuk menghadiri acara penghargaan bagi istrinya, Prof. Maithree Wickremesinghe, yang mendapat gelar kehormatan dari University of Wolverhampton. Pemerintah menuding kunjungan itu bersifat pribadi, tetapi menggunakan sekitar 17 juta rupee Sri Lanka atau setara 56.000 dolar AS dari anggaran negara.
“Mantan Presiden Ranil Wickremesinghe telah ditahan dan diperiksa di pengadilan. Kami menunggu arahan pengadilan untuk menentukan langkah selanjutnya,” kata Kepolisian Sri Lanka.
Sejak Presiden Anura Kumara Dissanayake resmi menjabat pada September 2024, pemerintahannya memperkuat agenda pemberantasan korupsi. Dissanayake, yang terpilih dengan slogan menegakkan integritas, berulang kali menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pejabat yang menyalahgunakan keuangan negara. Tiga pejabat senior di era Wickremesinghe bahkan sudah diperiksa CID lebih dulu sebelum kasus ini menyeret mantan presiden.
Wickremesinghe membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa biaya perjalanan istrinya dibiayai secara pribadi, bukan dari kas negara. Namun, aparat menilai pengeluaran lain, termasuk biaya pengawal dalam kunjungan tersebut, tetap menggunakan dana pemerintah.
Dalam sejarah politik Sri Lanka, Wickremesinghe dikenal sebagai figur yang mencoba memulihkan kepercayaan internasional terhadap negaranya. Pada 2022, setelah Presiden Gotabaya Rajapaksa mundur akibat gelombang protes besar-besaran, ia naik ke kursi kepresidenan. Selama menjabat, Wickremesinghe berhasil mengamankan paket bantuan IMF senilai 2,9 miliar dolar AS yang membantu menstabilkan ekonomi Sri Lanka setelah krisis keuangan parah. Meski demikian, kebijakannya menaikkan pajak dan menghapus subsidi energi membuat sebagian masyarakat kecewa.
Sekutu politiknya menilai penahanan ini sarat dengan kepentingan politik. “Ranil Wickremesinghe tidak pernah menyalahgunakan dana publik atau dana negara,” ujar Nishantha Sri Warnasinghe dari Partai Nasional Bersatu (UNP) kepada wartawan di luar pengadilan Kolombo.
Kasus ini diperkirakan akan menjadi ujian besar bagi komitmen pemerintahan baru dalam menegakkan hukum sekaligus menjadi ajang tarik ulur politik antara kubu oposisi dan pemerintah. Bagi banyak pihak, proses pengadilan Wickremesinghe akan menentukan apakah Sri Lanka benar-benar sedang bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, atau sekadar menggunakan hukum sebagai alat politik. []
Diyan Febriana Citra.