JAKARTA – Di tengah hiruk-pikuk kehidupan ibu kota, masalah kekerasan terhadap anak mencuat sebagai isu serius yang tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, mengakui bahwa kasus kekerasan anak di wilayah DKI menunjukkan tren kenaikan berdasarkan data terbaru yang diterima pemerintah.
“Ternyata berdasarkan data, memang itu realita,” ujar Rano saat ditemui di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (26/07/2025).
Peningkatan ini menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI. Mereka telah menggelar rapat paripurna khusus untuk menyikapi fenomena kekerasan, termasuk maraknya tawuran yang turut melibatkan anak dan remaja.
“Kemarin, kami khusus rapat paripurna tentang tawuran. Kami sedang menyikapi sehingga sudah sangat dibutuhkan pergub (peraturan gubernur) tentang bagaimana masyarakat menjaga Jakarta,” tegas Rano.
Kendati belum menjelaskan isi draf aturan secara rinci, Rano menegaskan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap kajian awal. Menurutnya, kekerasan dan tawuran bukan hanya persoalan Jakarta semata, melainkan telah menjadi tren di sejumlah kota besar di Indonesia.
“Baru kemarin dibahas, belum digodok, baru dijadikan satu bahan kajian. Karena tawuran bukan hanya di Jakarta lho, ini memang terindikasi se-Indonesia, tapi memang lebih banyak di kota-kota besar,” jelasnya.
Rano juga menyoroti temuan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang menunjukkan bahwa sebagian aksi tawuran diduga bukan murni spontan, melainkan terorganisasi dan bahkan dibiayai pihak tertentu.
“Dan bahkan bahasanya ada yang juga dibiayai. Nah ini yang berbahaya, sehingga mereka punya jadwal untuk bertarung, untuk berantem. Ini bahaya sebetulnya situasi seperti ini,” ungkapnya.
Sementara itu, data dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI menunjukkan peningkatan laporan kekerasan terhadap anak. Plt. Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, Leni Yunengsih, mengatakan lonjakan kasus juga dipicu oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor.
“Meningkat, karena sekarang masyarakat lebih mengenal kita dan mereka tanpa sungkan lagi untuk memberikan laporan atau istilahnya curhat,” ujar Leni di Polres Metro Jakarta Selatan.
Ia menjelaskan, korban kekerasan kini mendapatkan pendampingan yang lebih menyeluruh, termasuk bantuan psikologis dan hukum. “Dia mau mengadu dan melaporkan kepada kita bahwa kita memang ada untuk mereka,” tambahnya.
Berdasarkan catatan PPAPP DKI, sepanjang tahun 2024 pihaknya telah menangani 2.041 kasus kekerasan anak. Sementara pada periode Januari hingga Juli 2025, tercatat 1.113 kasus yang telah ditangani.
Lonjakan ini menggambarkan tantangan serius bagi Jakarta sebagai kota megapolitan. Namun sekaligus menunjukkan bahwa edukasi dan penyediaan layanan pelaporan yang inklusif mulai menunjukkan hasil. Dalam situasi ini, semua pihak mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga keluarga perlu memperkuat kerja sama agar Jakarta menjadi tempat yang lebih aman dan layak bagi anak-anak untuk tumbuh. []
Diyan Febriana Citra.