JAKARTA – Di tengah rencana aksi unjuk rasa besar yang dikabarkan akan mengepung Kompleks Parlemen Senayan, sejumlah agenda rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (25/08/2025) tetap berjalan sesuai jadwal. Situasi politik di Senayan hari ini menjadi sorotan publik, mengingat gelombang demonstrasi menyoroti isu kenaikan tunjangan anggota dewan.
Berdasarkan informasi yang diterima, salah satu agenda yang tetap terlaksana adalah rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi XIII DPR dengan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Rapat tersebut berlangsung pada pukul 09.00 WIB dengan menghadirkan berbagai pihak dari kalangan akademisi, mulai dari guru besar, asisten profesor, peneliti, hingga dosen.
Tak hanya itu, sebelum RDP tersebut, terdapat pula RDPU yang digelar oleh Komisi III DPR RI di ruang pimpinan pada pukul 08.30 WIB. Pertemuan tersebut dihadiri enam orang peserta, termasuk jurnalis serta Panglima Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP), Haris RN.
Meski jadwal rapat berjalan sebagaimana mestinya, suasana di luar gedung DPR diperkirakan berbeda. Ribuan massa disebut akan datang membawa tuntutan menolak kebijakan tunjangan baru bagi anggota DPR, terutama terkait tunjangan perumahan senilai Rp 50 juta per bulan. Angka tersebut dinilai publik terlalu tinggi dan tidak mencerminkan rasa keadilan, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit dirasakan banyak lapisan masyarakat.
Kebijakan itu memicu reaksi keras dan cepat menyebar di media sosial. Seruan aksi yang berkembang melalui platform X, Instagram, hingga kanal digital lain, memantik solidaritas dari berbagai kalangan. Salah satu akun, @serikatmahasiswa_bogorraya, secara terbuka mengajak mahasiswa, buruh, hingga masyarakat umum untuk turun ke jalan.
“Kami harap aksi dapat disambut dengan baik oleh seluruh elemen dan diindahkan bersama-sama,” tulis akun tersebut.
Menanggapi potensi keramaian demonstrasi, aparat keamanan telah menyiapkan langkah antisipasi. Ribuan personel kepolisian dilaporkan disiagakan di sekitar Gedung DPR untuk menjaga jalannya kegiatan parlemen sekaligus mengawal jalannya aksi. Beberapa hari sebelumnya, pagar besi di kawasan DPR bahkan sempat dilumuri oli sebagai upaya menghambat potensi eskalasi saat massa berkumpul.
Situasi ini menunjukkan adanya jurang perbedaan persepsi antara wakil rakyat dan publik. Di satu sisi, DPR tetap berfokus melanjutkan agenda rapat dengan berbagai mitra kerja, namun di sisi lain, masyarakat menuntut transparansi sekaligus menolak fasilitas berlebih yang dinilai membebani keuangan negara.
Sejauh ini, belum ada tanda-tanda DPR menunda agenda rapat meski demonstrasi diperkirakan berlangsung besar-besaran. Dinamika hari ini akan menjadi penentu arah dialog antara wakil rakyat dengan rakyatnya sendiri, apakah DPR akan membuka ruang komunikasi, atau tetap berjalan di jalurnya tanpa mengindahkan suara publik yang kian nyaring. []
Diyan Febriana Citra.