JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung berencana menggelar rapat terbatas (ratas) pada Rabu (29/10/2025) guna membahas sejumlah persoalan infrastruktur yang selama ini terbengkalai di wilayah Jakarta, terutama di kawasan utara ibu kota.
Langkah ini diambil menyusul banyaknya temuan lapangan yang menunjukkan masih adanya proyek mangkrak dan kondisi jalan yang tidak memenuhi standar keamanan publik. Salah satu yang menjadi sorotan ialah jalan beda tinggi di Penjaringan, Jakarta Utara, yang sejak lama belum rampung dan kini kembali menimbulkan keluhan warga.
“Kita akan secara khusus mengadakan rapat terbatas yang berkaitan dengan kasus-kasus yang kemarin kita lihat di Jakarta Utara,” ujar Pramono.
Menurut Pramono, pembenahan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, hingga saluran air menjadi prioritas utama Pemprov DKI. Ia menegaskan bahwa seluruh proyek yang tertunda atau belum diselesaikan harus segera ditindaklanjuti agar tidak menghambat aktivitas warga.
“Karena saya pengin yang seperti-seperti itu juga menjadi perhatian dari balai kota. Termasuk jembatan ataupun apa yang belum selesai akan saya selesaikan,” tegasnya.
Sebelumnya, Pramono meninjau langsung kondisi jalan beda tinggi di Jalan Inspeksi Kali Duri 1, Pejagalan, Penjaringan, pada Senin (27/10/2025). Jalan tersebut sempat dibangun oleh pihak pengembang sejak 2016, namun tidak pernah rampung hingga kini.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, menyebut pihaknya akan memanggil pengembang untuk membicarakan langkah penyelesaian. Ia tidak menutup kemungkinan Pemprov DKI akan mengambil alih pembangunan bila pengembang enggan melanjutkan.
“Ini waktu itu dibangun melalui swasta kemudian terhenti. Nah, kami akan komunikasikan dengan pengembang. Kalau bisa dilanjut, dilanjut. Kalau pengembangnya sudah tidak bisa, kami yang akan masuk,” tutur Heru.
Melalui rapat terbatas ini, Pemprov DKI berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek serupa di seluruh wilayah Jakarta. Pemerintah juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan dan tidak merugikan masyarakat.
Langkah Gubernur Pramono ini menjadi sinyal kuat bahwa penataan infrastruktur ibu kota tidak boleh tertunda lebih lama, sekaligus menjadi upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. []
Diyan Febriana Citra.