PARLEMENTARIA – Program Gratispol yang diluncurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk membuka akses pendidikan tinggi secara lebih merata, mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Baba menekankan pentingnya regulasi yang kuat agar program tersebut berjalan berkelanjutan.
Gratispol, kata Baba, dalam pelaksanaannya ke depan, sudah seharusnya tidak bergantung pada pergantian kebijakan pemerintah. Meski pimpinan berganti, program yang sama jangan sampai berganti. “Dengan adanya Program Gratispol, DPRD Kaltim berharap akses pendidikan bagi masyarakat semakin terbuka, serta menciptakan generasi muda yang lebih kompetitif dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional,” jelas Baba saat berbicara dalam RDP yang digelar di Gedung E Lantai 1, Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (10/06/2025).
Ia menyebut, penyusunan Peraturan Daerah Pendidikan menjadi langkah strategis untuk memastikan bantuan pendidikan memiliki payung hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan secara konsisten. Regulasi ini diharapkan mempermudah koordinasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta seluruh pihak terkait dalam proses pendataan, verifikasi, dan penyaluran dana bantuan.
Baba juga menekankan bahwa keberhasilan program bukan hanya soal komitmen anggaran, tetapi kesiapan administrasi dan integrasi kebijakan antara pemerintah dan institusi pendidikan. Ia optimistis regulasi yang kuat akan mendorong akuntabilitas pelaksanaan Program Gratispol ke depan.
Dalam kesempatan sebelumnya, saat diwawancara awak media, Baba mengingatkan bahwa setiap langkah kebijakan publik harus berpijak pada regulasi yang jelas. “Hal ini menjadi momen penting untuk menjawab kegelisahan publik soal realisasi janji layanan kesehatan universal di Kaltim, kita juga mau terapkan sekarang, tapi kalau belum ada dasar hukumnya ya bikin repot kita,” terangnya.
Program Gratispol merupakan bagian dari visi besar Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji dalam mewujudkan layanan universal bagi seluruh warga. Namun, hingga kini Pemprov Kaltim masih dalam tahap koordinasi intensif untuk memastikan pelaksanaan program ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Baba menegaskan, pihaknya tidak ingin program ini dijalankan secara tergesa-gesa hanya demi mengejar popularitas. Ia mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian, mengingat penggunaan anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan.
Baba pun mendorong Pemprov untuk segera menyiapkan regulasi pendukung, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun keputusan gubernur, agar program Gratispol bisa segera dijalankan tanpa menabrak aturan. “Sebagus apa pun niatnya, kami ingin program ini dijalankan dengan tertib dan sah secara hukum. Karena ini menyangkut dana publik dan hak masyarakat,” ucapnya. []
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna