PARLEMENTARIA – Aspirasi masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) yang dihimpun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam reses masa sidang kedua tahun 2025 memperlihatkan betapa luas dan kompleksnya persoalan pembangunan di daerah. Tidak hanya infrastruktur, isu kesejahteraan masyarakat melalui sektor ekonomi, pertanian, perikanan, hingga sosial, mengemuka sebagai tuntutan yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti.
Perwakilan Fraksi Golkar, Apansyah, yang juga anggota Komisi III DPRD Kaltim, mengungkapkan aspirasi tersebut ketika menyampaikan laporan hasil reses dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Senin, (04/08/2025). Ia menekankan bahwa banyaknya masukan warga merupakan cerminan tingginya harapan masyarakat agar pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kota besar, tetapi benar-benar dirasakan merata hingga pelosok. “Masyarakat ingin akses modal lebih mudah, pelatihan keterampilan diperluas dan pendampingan usaha yang nyata dari pemerintah,” ujarnya.
Menurut Apansyah, sektor ekonomi kerakyatan menjadi salah satu perhatian utama. Banyak warga menilai, peluang usaha kecil belum sepenuhnya mendapatkan dukungan memadai. UMKM dianggap berperan penting sebagai penyangga ekonomi lokal, namun kerap terkendala permodalan, akses pasar, serta keterampilan pengelolaan usaha.
Selain itu, masalah ketenagakerjaan masih mendominasi keluhan. Warga berharap perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kaltim memberi prioritas bagi tenaga kerja lokal. “Harapan masyarakat jelas, mereka ingin perusahaan membuka lebih banyak ruang bagi putra-putri daerah, bukan hanya tenaga kerja dari luar,” katanya.
Di sektor pangan, masyarakat menyoroti produktivitas padi yang masih rendah. Data tahun 2024 mencatat rata-rata produksi hanya 3,9 ton per hektare dengan total 2,29 juta ton per tahun. Angka tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pangan lokal. “Warga meminta dukungan berupa benih unggul, pupuk, saluran irigasi dan alat mesin pertanian. Percetakan sawah baru juga sangat dibutuhkan,” jelas Apansyah.
Hal serupa terjadi di bidang peternakan. Produksi daging sapi hanya mencukupi sekitar 30 persen kebutuhan masyarakat. Kelompok peternak berharap ada bantuan sapi untuk penggemukan, pakan, dan fasilitas pengelolaan pakan. Tanpa dukungan itu, swasembada daging akan sulit diwujudkan.
Kaltim dikenal dengan perkebunan kelapa sawit yang luas, yakni mencapai sekitar 1,5 juta hektare dengan produksi 17,36 juta ton. Namun, Apansyah mengingatkan adanya kesenjangan besar antara perkebunan swasta dan perkebunan rakyat. “Masyarakat berharap ada pendampingan intensif, termasuk akses modal, bibit unggul dan pembangunan jalan ke lokasi perkebunan,” terangnya. Menurutnya, jika kesenjangan ini terus dibiarkan, kesejahteraan petani rakyat akan semakin tertinggal jauh dari perusahaan besar.
Sektor kelautan dan perikanan tidak luput dari sorotan. Perubahan iklim, keterbatasan sarana, dan mahalnya harga pakan ikan menjadi hambatan serius bagi nelayan dan pembudidaya. “Banyak pembudidaya ikan menurunkan produksi karena harga pakan tak ekonomis. Nelayan juga kekurangan kapal, jaring dan mesin dompeng,” ungkapnya.
Warga mengusulkan dukungan berupa pengembangan tambak, keramba jaring apung, serta penyediaan BBM (Bahan Bakar Minyak) khusus nelayan melalui SPBU nelayan yang dikelola badan usaha milik desa. Tidak hanya itu, pelatihan pengolahan hasil laut seperti ikan kering dan kerupuk udang juga banyak diminta agar nilai tambah produk perikanan meningkat.
Selain persoalan ekonomi, aspirasi masyarakat juga menyinggung kebutuhan sosial yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sarana pemadam kebakaran di daerah rawan dianggap sangat penting, begitu pula perluasan pemantauan CCTV di kawasan permukiman sebagai upaya menjaga keamanan.
Masyarakat juga meminta penanganan sampah dilakukan lebih sistematis agar tidak menumpuk di dekat lingkungan tinggal. Program rehabilitasi rumah layak huni yang sudah berjalan dinilai bermanfaat, namun perlu dilanjutkan dengan mekanisme seleksi yang transparan.
Warga turut mengusulkan agar rumah ibadah, sarana olahraga, dan fasilitas kesenian mendapat perhatian. Hal ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan upaya memperkuat silaturahmi serta membangun ruang interaksi sosial di tengah masyarakat.
Menutup laporannya, Apansyah menegaskan bahwa seluruh aspirasi ini tidak boleh berhenti sebagai catatan. Ia menekankan pentingnya menjadikan masukan warga sebagai dasar penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD yang akan memengaruhi arah kebijakan pembangunan daerah. “Kami ingin memastikan bahwa apa yang masyarakat sampaikan tidak berhenti di forum ini, tapi benar-benar diwujudkan dalam program pembangunan,” pungkasnya.
Dengan beragam persoalan yang disuarakan, DPRD Kaltim berharap pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat dapat menyusun langkah konkret. Hanya dengan cara itu, kesejahteraan masyarakat dapat tumbuh secara merata, bukan hanya di perkotaan, melainkan juga di desa-desa dan pesisir yang menjadi penopang utama Kaltim. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna