PARLEMENTARIA – Status Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai penyangga langsung Ibu Kota Nusantara (IKN) menuntut pemerintah daerah bergerak lebih cepat dalam pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor pangan. Kondisi ini dinilai mendesak, seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk, baik karena angka kelahiran maupun arus masuk pendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, mewakili Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Kaltim pada Senin, (04/08/2025). Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses masa sidang II tahun 2025 memperlihatkan kebutuhan pembangunan masih sangat besar di berbagai sektor.
“Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga IKN tidak bisa menutup mata terhadap tantangan yang muncul, seperti kemacetan, banjir, keterbatasan air bersih, hingga keterhubungan infrastruktur antarwilayah. Semua ini menuntut percepatan pembangunan yang lebih serius,” ujarnya.
Dari hasil reses yang dilaksanakan di enam daerah pemilihan, Sabaruddin mengungkapkan bahwa keluhan terbesar masyarakat masih berkaitan dengan kondisi infrastruktur. Jalan provinsi dan jalan nasional disebut berada dalam kondisi memprihatinkan, terutama di wilayah Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
“Kami meminta pemerintah provinsi melakukan pendekatan lebih intensif kepada pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan jalan nasional di wilayah Kaltim,” katanya.
Ia menekankan, pembangunan jaringan jalan tidak hanya menyangkut kelancaran transportasi, tetapi juga berkaitan erat dengan distribusi pangan, akses layanan kesehatan, hingga pemerataan ekonomi di kawasan pedalaman.
Selain jalan, persoalan listrik, telekomunikasi, dan jaringan air bersih juga masih menjadi masalah klasik yang dirasakan warga.
Hasil reses juga mencatat banyaknya keluhan warga terkait banjir musiman dan keterbatasan air bersih. Beberapa wilayah, khususnya di kawasan perkotaan dan padat penduduk, membutuhkan pembangunan turap, normalisasi sungai, hingga reservoir air.
“Persoalan banjir dan air bersih kerap pula menjadi keluhan utama warga. Pemerintah harus segera mempercepat pembangunan turap sungai dan reservoir, seperti di kawasan Sungai Sangatta,” tambahnya.
Menurut Sabaruddin, pembangunan infrastruktur air bersih tidak bisa ditunda, terlebih Kaltim akan menjadi tumpuan bagi pertumbuhan kawasan IKN yang tentu meningkatkan kebutuhan dasar masyarakat.
Selain infrastruktur, isu ketahanan pangan juga menjadi sorotan serius. Dengan adanya lonjakan populasi, kebutuhan pangan di Kaltim diperkirakan akan meningkat drastis pada 2025–2026.
“Diprediksi kebutuhan pangan Kaltim pada 2025–2026 akan meningkat signifikan. Ketergantungan terhadap pasokan luar daerah harus ditekan melalui program konkret, modernisasi pertanian, dan perlindungan lahan produktif agar tidak dialihfungsikan,” jelas Sabaruddin.
Ia menilai, Kaltim memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan pangan daerahnya sendiri, sekaligus menopang pasokan untuk IKN. Namun hal itu hanya bisa terwujud apabila pemerintah serius mengembangkan sektor pertanian melalui penyediaan pupuk, bibit unggul, teknologi modern, serta perbaikan saluran irigasi.
Fraksi Gerindra menegaskan, laporan hasil reses bukan sekadar catatan formal, tetapi merupakan bahan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. “Aspirasi masyarakat yang kami serap bukan sekadar daftar kebutuhan, melainkan suara nyata yang harus diperjuangkan agar pembangunan Kaltim benar-benar merata dan menyentuh masyarakat hingga pelosok,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan, mekanisme penyaluran bantuan keuangan, hibah, maupun bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah provinsi harus dilakukan secara terencana dan terkoordinasi. Hal ini diperlukan agar program benar-benar tepat sasaran serta mempermudah pengawasan di lapangan.
Dengan luas wilayah dan kondisi geografis yang beragam, Kaltim menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan. Fraksi Gerindra menilai, perhatian pemerintah provinsi tidak boleh hanya tertuju pada Samarinda dan Balikpapan, tetapi juga harus menjangkau daerah-daerah terpencil.
“Dengan luas wilayah dan tantangan geografis yang besar, Fraksi Gerindra berharap pemerintah provinsi memberikan perhatian lebih pada daerah terpencil yang masih kesulitan akses infrastruktur dasar,” tegasnya.
Sabaruddin menambahkan, komitmen untuk pemerataan pembangunan tidak bisa selesai dalam satu periode. “Kami akan terus memperjuangkan aspirasi ini dalam sidang dan pembahasan berikutnya, karena pembangunan bukan hanya untuk kota besar, tetapi juga desa-desa yang menjadi tulang punggung Kaltim,” pungkasnya. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna