ADVERTORIAL – Ketimpangan infrastruktur di wilayah kepulauan Kalimantan Timur kembali mencuat dalam kegiatan reses Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Husin Djufrie, yang digelar selama sepekan di Kabupaten Berau, termasuk di Pulau Derawan dan Maratua.
Dalam pertemuannya dengan masyarakat, Husin banyak menerima aspirasi warga terkait kondisi yang belum tersentuh layanan publik secara optimal. Mulai dari ancaman abrasi pantai, ketiadaan jaringan telekomunikasi, hingga mahalnya harga transportasi udara menjadi sejumlah isu yang dikeluhkan masyarakat pesisir.
“Masalah utama di sana sekarang itu abrasi, sinyal, transportasi mahal, dan Kontainer jualan untuk para pelaku UMKM di Maratua, karena daerah itu jantungnya UMKM-nya kumpul,” ujar Husin saat diwawancarai awak media di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Rabu (09/07/2025).
Politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga menyampaikan bahwa masyarakat Maratua mengusulkan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di pulau tersebut. Selama ini, warga hanya bisa mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) secara eceran dari sumber yang tidak resmi karena tidak adanya distribusi dari Pertamina.
“Permintaan SPBU, karena masyarakat masih beli atau datangkan BBM dari sumber tidak jelas,” jelas legislator dari daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Bontang itu.
Permintaan warga itu menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur dasar seperti energi, transportasi, dan konektivitas digital belum sepenuhnya terpenuhi, padahal wilayah kepulauan seperti Maratua memiliki peran penting dalam sektor pariwisata dan ekonomi kerakyatan melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Husin menegaskan bahwa setiap aspirasi warga akan ia bawa ke pembahasan bersama dinas terkait di tingkat provinsi agar bisa ditindaklanjuti secara konkret. Ia pun mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan riil mereka selama masa reses.
“Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat dan Insya Allah, manah ini akan Saya jaga dengan kerja nyata serta keberpihakan yang konsisten pada kepentingan warga,” ucap Husin, yang berlatar belakang pendidikan ekonomi itu.
Permasalahan yang dihadapi warga di pulau-pulau kecil Kalimantan Timur menjadi refleksi penting bagi pemangku kebijakan untuk menyusun strategi pembangunan yang lebih inklusif dan merata.[]
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna