JAKARTA — Suasana kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, diperkirakan akan dipadati ribuan buruh pada Senin (22/09/2025). Massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dijadwalkan menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR mulai pukul 10.00 WIB.
Aksi yang diperkirakan diikuti sekitar 5.000 orang ini dipimpin oleh sejumlah tokoh serikat pekerja, antara lain Fredy Sembiring, Ferri Nuzarli, Nu’man Fauzi, Rohman, dan Eddy Kuncoro. Mereka mengusung sejumlah tuntutan yang dianggap mewakili kepentingan buruh di tengah perubahan regulasi ketenagakerjaan.
Dalam pernyataannya, para buruh menekankan lima poin besar. Pertama, dukungan terhadap Polri dalam penegakan hukum. Kedua, desakan agar DPR segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang dinilai lebih melindungi pekerja. Ketiga, penolakan terhadap kebijakan upah murah yang dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan hidup layak. Keempat, tuntutan penghapusan sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja. Dan kelima, penegakan supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Para buruh menilai kebijakan pemerintah selama ini belum sepenuhnya berpihak kepada pekerja, khususnya dalam hal kepastian kerja dan jaminan kesejahteraan. Mereka berharap aksi ini dapat menjadi momentum untuk membuka kembali ruang dialog antara serikat buruh, DPR, dan pemerintah.
Pihak kepolisian telah menyatakan kesiapan untuk mengawal jalannya unjuk rasa. Ratusan personel disiagakan di sekitar kompleks DPR dan jalur utama yang menghubungkan Jalan Gatot Subroto dengan pusat kota.
“Kami sudah menyiapkan pengamanan berlapis, sekaligus rekayasa lalu lintas untuk mengurangi potensi kemacetan,” ujar salah satu perwira pengendali di lokasi. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan DPR pada jam-jam puncak aksi guna mengurangi kepadatan arus kendaraan.
Aksi buruh kali ini tidak hanya dipandang sebagai ekspresi penolakan terhadap kebijakan tertentu, tetapi juga cerminan kegelisahan pekerja menghadapi ketidakpastian ekonomi nasional. Dengan jumlah peserta yang besar, suara buruh diharapkan bisa menjadi pertimbangan serius bagi para legislator dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan.
Jika tuntutan mereka mendapat perhatian, para buruh percaya aksi ini akan menjadi tonggak baru dalam perjuangan memperoleh keadilan dan perlindungan yang lebih layak di dunia kerja. []
Diyan Febriana Citra.