Ribuan WNI Ajukan Pemulangan dari Kamboja Usai Razia Sindikat Scam

Ribuan WNI Ajukan Pemulangan dari Kamboja Usai Razia Sindikat Scam

Bagikan:

JAKARTA – Lonjakan permohonan pemulangan warga negara Indonesia (WNI) dari Kamboja menandai fase krusial penanganan dampak penertiban besar-besaran terhadap jaringan penipuan daring di negara tersebut. Hingga akhir Januari 2026, sebanyak 2.117 WNI tercatat mengajukan fasilitasi kepulangan ke Tanah Air melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh, dan jumlah ini masih berpotensi bertambah dalam waktu dekat.

KBRI Phnom Penh, melalui keterangan resmi yang dirilis Kementerian Luar Negeri (Kemlu), menjelaskan bahwa angka tersebut meningkat signifikan hanya dalam hitungan hari.

“Pada 22 Januari 2026 terdapat penambahan 224 WNI, dan pada 23 Januari 2026 hingga pukul 17.00 bertambah lagi 164 WNI, sehingga total yang ditangani mencapai 2.117 WNI dari sebelumnya 1.726 WNI pada periode 16-21 Januari 2026,” demikian keterangan KBRI Phnom Penh yang dikutip Sabtu (24/01/2026).

Peningkatan tajam ini tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Kamboja yang tengah menggencarkan razia terhadap pusat-pusat penipuan online. Operasi tersebut membuat banyak pekerja asing, termasuk WNI, keluar dari lokasi sindikat setelah jaringan tersebut dibubarkan secara mendadak. Kondisi ini juga memicu fenomena serupa di perwakilan diplomatik negara lain di Phnom Penh yang didatangi ratusan warganya untuk meminta perlindungan.

Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja, Santo Darmosumarto, menegaskan bahwa KBRI terus berupaya mempercepat proses pemulangan dengan menjalin koordinasi intensif bersama otoritas setempat.

“KBRI terus mengupayakan percepatan kepulangan WNI. KBRI tengah berkoordinasi intensif dengan otoritas Kamboja agar WNI mendapatkan percepatan penerbitan exit permit dan keringanan hukuman keimigrasian,” kata Santo.

Selain itu, proses pendataan dan asesmen kasus dilakukan secara bertahap, termasuk penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak lagi memiliki dokumen perjalanan. Untuk memperlancar tahapan tersebut, pemerintah Indonesia mengirimkan tambahan sumber daya manusia dari Kementerian Luar Negeri serta dukungan peralatan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Bagi WNI yang masih memegang paspor dan visa berlaku, KBRI mendorong agar kepulangan dilakukan secara mandiri. Sejumlah WNI dilaporkan telah membeli tiket dan dijadwalkan kembali ke Indonesia dalam waktu dekat. Namun, KBRI juga mengingatkan agar seluruh WNI tetap waspada terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan perwakilan RI.

“WNI diminta selalu wapada terhadap penipuan yang mengatasnamakan KBRI. Layanan KBRI tidak dipungut biaya, kecuali biaya resmi SPLP, sesuai dengan peraturan yang ada,” demikian peringatan dari KBRI Phnom Penh.

“KBRI juga mengimbau agar WNI menjaga komunikasi dan menginformasikan kondisinya kepada sanak keluarga dan rekan di tanah air, agar keluarga dapat mendukung proses kepulangan mereka ke Indonesia,” tulis KBRI Phnom Penh.

Di tengah upaya tersebut, KBRI mengungkapkan masih ada WNI yang telah pulang ke Indonesia tanpa melapor. “KBRI Phnom Penh mengimbau WNI untuk bersabar dan tertib dalam mengikuti seluruh proses kepulangan. KBRI akan melakukan yang terbaik bagi setiap WNI yang memohon fasilitasi,” ucap Dubes Santo.

KBRI menambahkan, tingginya jumlah WNI yang membutuhkan bantuan membuat penanganan kasus semakin kompleks. “Sepanjang 2025, KBRI menangani 5.088 kasus WNI atau rata-rata 15-30 kasus per hari. Jumlah ini sangat jauh dibandingkan dalam sepekan terakhir, di mana pernah mencapai 520 aduan baru dalam sehari,” tulis KBRI Phnom Penh.

Gelombang kedatangan WNI ke KBRI Phnom Penh juga dipicu oleh kondisi lapangan, di mana banyak sindikat scam membubarkan diri setelah penangkapan sejumlah otak pelaku. Akibatnya, para pekerja, termasuk WNI, harus menempuh perjalanan jauh dari provinsi terpencil seperti Banteay Meanchey dan Mondulkiri menuju ibu kota untuk mencari perlindungan. Langkah tegas Pemerintah Kamboja di bawah Perdana Menteri Hun Manet menjadi titik balik yang mendorong pembersihan industri gelap tersebut, sekaligus memunculkan tantangan kemanusiaan lintas negara. []

Diyan Febriana Citra.

Bagikan:
Kasus Nasional