JAKARTA – Pemerintah menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang baru saja diluncurkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp 1,1 triliun yang dialokasikan dari APBN 2025 untuk program ini harus digunakan secara tepat dan sesuai ketentuan.
Penekanan ini disampaikan dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam (29/07/2025), setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri sejumlah menteri terkait.
“Kita kawal sekarang ini pelaksanaannya, mulai dari pengadaan-pengadaan barang yang harus sesuai ketentuan, jangan ada yang menyimpang,” tegas Saifullah.
“Karena ini memang dari awal pesan dan arahan dari Bapak Presiden, bahwa keseluruhan tata kelola dari penyelenggaraan sekolah rakyat ini harus sesuai ketentuan dan tidak ada penyimpangan.”
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif baru yang diluncurkan pada 14 Juli 2025. Sekolah ini menggunakan sistem asrama (boarding school) untuk jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Pada tahap awal, pemerintah menargetkan pendirian 159 sekolah di berbagai wilayah Indonesia, dengan kapasitas lebih dari 15.000 siswa.
Distribusi lokasi sekolah rakyat mencakup hampir seluruh wilayah Tanah Air. Di antaranya, 48 sekolah di Pulau Jawa, 22 di Sumatera, 15 di Sulawesi, dan sisanya tersebar di Kalimantan, Maluku, Papua, Bali, serta Nusa Tenggara. Presiden Prabowo menargetkan jumlah sekolah rakyat bisa mencapai 200 unit hingga akhir 2025.
Meski peluncurannya baru seumur jagung, pemerintah mengaku telah menyiapkan fondasi anggaran dengan matang. Namun demikian, Saifullah mengakui bahwa penyerapan anggaran sejauh ini masih minim.
“Saya belum update ya, tetapi ya belum banyak insyaallah. Yang paling besar itu nanti untuk pengadaan laptop, dan untuk seragam. Selebihnya ya untuk permakanan, dan lain-lainnya,” jelasnya.
Anggaran pengadaan barang seperti laptop dan seragam menjadi bagian terbesar dari belanja awal program. Kendati demikian, pemerintah tetap mewaspadai potensi penyimpangan dengan mengedepankan pengawasan ketat di semua lini pelaksanaan.
Rapat terbatas di Istana juga dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan itu.
Program Sekolah Rakyat sendiri diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memperluas akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari kalangan prasejahtera, sekaligus menjadi upaya konkret dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi. []
Diyan Febriana Citra.