PARLEMENTARIA — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Masud, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim bersama DPRD telah mencapai kesepakatan terkait besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
“Seperti tadi yang sudah disampaikan, kita yang jelas kami bersama seluruh jajaran Pemprov Kaltim bersama dengan DPRD Kalimantan Timur telah menyepakati anggaran yang hari ini kita persiapkan di tahun 2026 sebanyak 15,15 triliun dan telah disetujui,” ujarnya seusai rapat Paripurna ke-47, Minggu (30/11/2025) malam.
Rudy menjelaskan bahwa dokumen anggaran tersebut telah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk proses penetapan. “Dan kita ajukan ke Kemendagri, mudah-mudahan segera untuk menjadi APBD 2026 nanti,” katanya.
Ia juga meminta dukungan masyarakat agar memahami kondisi fiskal daerah yang saat ini mengalami penyesuaian signifikan. “Mohon doanya, mohon restunya seluruh masyarakat Kalimantan Timur bersabar anggaran yang hari ini, ini yang ada,” ucapnya.
Gubernur menegaskan bahwa langkah pemangkasan dilakukan secara menyeluruh demi menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah. “Semua dipangkas untuk di pemerintah provinsi Kalimantan Timur semuanya dipangkas, semuanya dipangkas habis,” tegasnya.
Meski terjadi pengurangan anggaran, Rudy memastikan bahwa tunjangan dan hak Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap terjamin. “Yang jelas artinya hari ini TPP, seluruh ASN, dan PPPK provinsi Kalimantan Timur semuanya aman terkendali,” jelasnya.
Program prioritas, termasuk pendidikan gratis, juga tetap berjalan tanpa hambatan. “Semua program gratis pol berjalan sesuai dengan harapan, bahwa ini bagian daripada ikhtiar kita untuk Kalimantan Timur,” tambahnya.
Rudy menegaskan bahwa komitmen pemerintah untuk memajukan Kaltim tidak berubah meski terjadi penyesuaian anggaran. “Jadi komitmen dan ikhtiar kita untuk Kalimantan Timur ke depannya yakinlah, Insya Allah siap untuk menyambut Ibu Kota Nusantara di tahun 2028 nanti,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa penghitungan ulang APBD dilakukan dengan sangat teliti oleh tim anggaran untuk memastikan angka final yang disepakati. “Memang karena persoalan berkaitan dengan APBD kita dihitung ulang berkaitan dengan tim anggaran dan macam-macam kita menyisir ulang kembali, hingga akhirnya diputuskan kita ketemu di angka 15,15 triliun,” pungkasnya.
Kesepakatan ini menegaskan komitmen Pemprov Kaltim dan DPRD dalam menjaga keberlanjutan program prioritas, menyesuaikan fiskal daerah, dan memastikan kesejahteraan ASN serta masyarakat tetap terjamin. []
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Penyunting: Agnes Wiguna