RUU Senat Cegah Trump Gunakan Pesawat Qatar

RUU Senat Cegah Trump Gunakan Pesawat Qatar

WASHINGTON DC — Senator senior dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, mengambil langkah tegas untuk mencegah mantan Presiden Donald Trump menggunakan pesawat mewah yang diberikan oleh pemerintah Qatar sebagai pesawat kepresidenan Amerika Serikat (AS), Air Force One.

Schumer, yang juga menjabat sebagai pemimpin minoritas Partai Demokrat di Senat, memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) bernama Presidential Airlift Security Act pada Senin (19/05/2025) waktu setempat. RUU ini bertujuan untuk melarang Departemen Pertahanan AS menggunakan dana publik untuk memodifikasi atau memanfaatkan pesawat yang sebelumnya dimiliki oleh negara asing guna dijadikan armada kepresidenan.

Langkah ini muncul sebagai respons atas kabar bahwa keluarga kerajaan Qatar menawarkan pesawat jumbo Boeing 747-8 senilai US$ 400 juta (sekitar Rp 6,5 triliun) secara cuma-cuma kepada Trump. Tawaran tersebut menimbulkan kontroversi besar, tidak hanya karena nilai dan sumber pesawatnya, tetapi juga terkait potensi pelanggaran etika serta persoalan keamanan nasional.

“Donald Trump telah menunjukkan berkali-kali bahwa dirinya akan mengkhianati rakyat Amerika dan jabatan presiden jika itu berarti mengisi kantongnya sendiri,” kata Schumer dalam pernyataan resminya.

Schumer menilai bahwa penggunaan pesawat bekas milik pemerintah asing, apalagi sebagai pesawat kepala negara, berpotensi membahayakan keamanan nasional. Ia juga menyebut bahwa sekalipun dimodifikasi dengan biaya besar, tidak ada jaminan pesawat tersebut aman untuk digunakan sebagai Air Force One.

Di sisi lain, Trump membantah bahwa tawaran dari Qatar menimbulkan persoalan etika. Ia menyebut bahwa akan “bodoh” jika pemerintah AS menolak hadiah tersebut, mengingat tingginya biaya pengadaan pesawat baru.

Kontroversi ini menambah daftar panjang kritik dari Partai Demokrat terhadap Trump, khususnya mengenai hubungan luar negeri dan pengelolaan sumber daya negara.

RUU yang diajukan Schumer kini tengah dibahas lebih lanjut di Senat dan berpotensi mengubah kebijakan pengadaan alat transportasi kepresidenan AS di masa depan. []

Diyan Febriana Citra.

Hotnews Internasional