PARLEMENTARIA – Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat tidak menyurutkan komitmen DPRD Kalimantan Timur untuk menjaga keberlanjutan program-program strategis daerah. Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menegaskan bahwa program Gratispol (Gratis Pendidikan Politik) dan Jospol (Jaminan Sosial Politik) tetap menjadi prioritas utama meski ruang fiskal daerah mengalami penyesuaian.
Pernyataan tersebut disampaikan Salehuddin saat menanggapi kekhawatiran publik terkait dampak pengurangan alokasi dana terhadap sektor pendidikan dan kesehatan di Kalimantan Timur. Ia mengakui bahwa pemangkasan anggaran tentu berimplikasi pada berbagai sektor, namun pemerintah daerah dan DPRD berupaya mengatur ulang skala prioritas.
“Yang pasti terganggu, namun kita siasati dengan tetap menjadikannya prioritas,” ujar Salehuddin, Rabu (03/12/2025).
Menurutnya, keberlanjutan Gratispol dan Jospol tidak hanya bersifat politis, tetapi juga telah menjadi bagian dari komitmen pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu, penyesuaian anggaran akan dilakukan dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan tersebut.
Untuk menjaga konsistensi program prioritas, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kaltim sepakat melakukan efisiensi dengan menunda sejumlah kegiatan yang dinilai tidak mendesak. Efisiensi ini mencakup aktivitas yang bersifat administratif dan seremonial.
“Kegiatan seperti perjalanan dinas, pertemuan, atau pelatihan yang sifatnya tidak mendesak akan kita tunda dulu. Namun, Gratispol dan Jospol tetap menjadi program utama,” tegas Salehuddin.
Ia menambahkan bahwa meskipun terjadi pengurangan anggaran yang cukup signifikan, pemerintah daerah berkomitmen menjaga pelaksanaan RPJMD tetap berada pada jalurnya. Penyesuaian kebijakan dilakukan agar target pembangunan tetap tercapai, terutama menjelang tahun kedua implementasi RPJMD.
“Walaupun ada pengurangan, kita berupaya agar tetap on the track sesuai tahapan RPJMD, terutama menyongsong tahun kedua pelaksanaannya,” imbuhnya.
Sementara itu, Salehuddin juga menanggapi pertanyaan terkait perkembangan seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim. Ia menyebut tidak mengikuti detail teknis proses tersebut karena kewenangan berada di tangan panitia seleksi.
“Setahu kami prosesnya berjalan. Hasil fit and proper test sudah disampaikan pansel ke pimpinan. Tugas pansel memang sampai di situ,” pungkasnya. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna