MANILA — Peta politik Filipina menjelang Pemilihan Presiden 2028 mulai menghangat setelah Wakil Presiden Sara Duterte secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon presiden. Pernyataan tersebut disampaikan pada Rabu (18/02/2026), di tengah memanasnya konflik politik antara dirinya dan Presiden Ferdinand Marcos Jr., yang sebelumnya merupakan sekutu dalam pemilu 2022.
Pengumuman ini menandai babak baru persaingan dua dinasti politik besar di Filipina keluarga Duterte dan Marcos yang sempat bersatu dan meraih kemenangan telak empat tahun lalu. Namun, kerja sama politik itu runtuh seiring meningkatnya ketegangan dan saling serang di ruang publik sejak 2025. Langkah Sara maju ke kontestasi nasional dinilai sebagai sinyal kuat bahwa perpecahan tersebut telah mencapai titik tidak bisa kembali.
Dalam pidatonya, Sara Duterte menyampaikan tekad untuk memimpin Filipina, negara dengan populasi lebih dari 116 juta jiwa. “Saya mempersembahkan hidup saya, kekuatan saya, dan masa depan saya untuk melayani bangsa kita,” ujarnya pada Rabu, sembari melontarkan kritik terhadap rekam jejak pemerintahan Marcos. Ia kemudian menegaskan ambisinya secara lugas, “Saya adalah Sara Duterte. Saya akan mencalonkan diri sebagai Presiden Filipina.”
Pernyataan itu sekaligus menjadi serangan langsung terhadap integritas kepemimpinan Ferdinand Marcos Jr. Sara menuduh presiden gagal memenuhi janji-janji kampanye yang pernah disampaikan saat mereka berpasangan pada 2022. Ia bahkan mengaku telah melihat tanda-tanda ketidaktulusan sejak awal pemerintahan berjalan.
“Dalam beberapa bulan pertama masa jabatan kami, saya sudah melihat kurangnya ketulusan Bongbong Marcos Jr. terkait janji-janji yang dibuat selama kampanye, serta sumpah tugasnya kepada bangsa,” kata Sara, menggunakan julukan presiden.
Di balik deklarasi politik tersebut, bayang-bayang persoalan hukum turut menyertai langkah Sara. Ayahnya, mantan Presiden Rodrigo Duterte, dijadwalkan menghadapi sidang praperadilan di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang berbasis di Belanda. Rodrigo Duterte didakwa atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait operasi pemberantasan narkoba yang brutal selama masa kepemimpinannya. Sidang “konfirmasi dakwaan” itu akan berlangsung selama empat hari dan menentukan apakah perkara tersebut berlanjut ke persidangan penuh.
Tekanan politik juga datang dari dalam negeri. Dalam beberapa pekan terakhir, wacana pemakzulan terhadap Sara Duterte kembali mengemuka. Sejumlah tokoh rohaniwan Filipina mengajukan gugatan pemakzulan pada 9 Februari, menambah daftar pengajuan serupa yang muncul dalam waktu berdekatan. Berdasarkan konstitusi Filipina, jika proses pemakzulan berlanjut, Sara akan diadili di Senat. Putusan bersalah dapat berujung pada larangan berpolitik, yang otomatis menggugurkan peluangnya maju dalam Pilpres 2028.
Sebaliknya, dua upaya pemakzulan terhadap Marcos Jr. justru ditolak oleh komite kehakiman DPR Filipina karena dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Situasi ini memperlihatkan pertarungan kekuatan politik yang semakin tajam, di tengah kepercayaan publik yang tergerus oleh berbagai skandal.
Filipina sendiri tengah diguncang isu proyek pengendalian banjir fiktif yang diduga merugikan negara hingga miliaran dolar AS. Ironisnya, isu tersebut pertama kali disinggung Marcos dalam pidato kenegaraan pada Juli lalu, tetapi kemudian justru menyeret lingkaran kekuasaan, termasuk anggota kongres yang masih memiliki hubungan keluarga dengannya.
Dengan deklarasi Sara Duterte, konstelasi politik Filipina dipastikan akan semakin dinamis. Persaingan dua dinasti besar, tekanan hukum internasional, serta manuver pemakzulan di dalam negeri menjadi faktor krusial yang akan membentuk arah demokrasi Filipina menuju 2028. []
Diyan Febriana Citra.