PARLEMENTARIA – Geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digadang sebagai simbol kemajuan bangsa ternyata menyisakan persoalan sosial yang perlu mendapat perhatian serius. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahri, mengingatkan bahwa indikasi maraknya praktik prostitusi di kawasan IKN dan daerah sekitarnya berpotensi menjadi ancaman sosial yang lebih besar bila tidak segera ditangani secara terstruktur.
“Ini bukan hanya masalah moral, tapi sudah mengarah pada indikasi perdagangan orang. Saya mendapatkan laporan bahwa praktik ini bukan hanya terjadi di dalam kawasan IKN, tetapi juga mulai menyebar ke daerah-daerah penyangga di sekitarnya,” tegas Sarkowi, Senin (21/7/2025), usai rapat di Gedung DPRD Kaltim.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan mobilitas penduduk yang dipicu pembangunan IKN membawa dampak sosial yang tidak bisa diabaikan. Arus kedatangan penduduk baru, baik pekerja konstruksi maupun pencari kerja, membuka peluang bagi munculnya praktik-praktik menyimpang.
Sarkowi menilai, pencegahan prostitusi harus menjadi agenda bersama Pemerintah Provinsi Kaltim dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Kedua institusi memiliki kewenangan dan instrumen yang memadai untuk melakukan penanganan secara preventif maupun kuratif.
Pendekatan preventif, kata dia, harus ditempuh melalui jalur edukasi dan pemberdayaan masyarakat lokal, terutama di wilayah yang berbatasan langsung dengan IKN. “Kalau ini dibiarkan, kawasan yang seharusnya jadi simbol kemajuan bangsa justru akan ternoda. Jangan sampai karena minim pengawasan, IKN berubah jadi pasar liar bagi praktik-praktik menyimpang,” ujarnya.
Selain pencegahan, Sarkowi juga menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap pelaku perdagangan orang dan prostitusi. Ia mendorong peningkatan patroli, razia rutin di titik-titik rawan, serta penegakan hukum yang konsisten.
Ia menyoroti nasib para korban, khususnya perempuan dari luar daerah yang datang ke Kaltim dengan harapan memperoleh pekerjaan layak, namun justru terjebak dalam jaringan prostitusi. “Mereka ini rentan. Tidak punya akses hukum, tidak punya keluarga, dan tidak mengenal lingkungannya. Dalam kondisi seperti itu, mereka bisa dengan mudah dipaksa atau bahkan terpaksa menyerah karena tidak ada pilihan,” ucapnya prihatin.
Sarkowi mengungkap adanya modus perekrutan yang mengarah pada perdagangan manusia. Oknum-oknum tertentu memanfaatkan janji pekerjaan layak untuk menjebak perempuan, padahal ujungnya diarahkan menjadi pekerja seks komersial.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan IKN tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur dan modernitas arsitektur, tetapi juga dari kualitas kehidupan sosial masyarakatnya.
“Kalau kita mau membangun peradaban baru, maka nilai-nilai luhur bangsa juga harus dijunjung tinggi. Perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta ketegasan terhadap pelanggaran moral dan hukum, harus menjadi prioritas,” pungkasnya. []
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna