PARLEMENTARIA – Penunjukan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai tuan rumah Dialog Serantau Borneo-Kalimantan (DSBK) ke-16 menjadi kebanggaan tersendiri. Namun, di balik euforia persiapan, sorotan tajam muncul terhadap lemahnya keberpihakan anggaran pemerintah daerah dalam mendukung para seniman lokal.
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Sarkowi V Zahry secara terbuka menyampaikan keprihatinannya mengenai hal ini. Ia menekankan bahwa karya para seniman daerah sebenarnya telah diakui memiliki kualitas tinggi, tetapi perhatian serius dalam bentuk alokasi dana justru masih minim. “Selama ini tidak terbantahkan bahwa seniman kita memiliki karya luar biasa. Sayangnya dukungan anggaran masih minim,” ujar Sarkowi, saat diwawancara awak media, di sela-sela Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Rabu (11/06/2025) kemarin.
Menurut dia, saat ini sudah ada payung hukum dalam bentuk peraturan daerah (perda) untuk mendukung karya-karya seniman serta untuk mendukung pelestarian kebudayaan daerah, dan itu satu-satunya di Indonesia. “Sekarang kita sudah punya Perda tentang Pemajuan Kebudayaan dan itu satu-satunya Perda yang ada di Indonesia. Saya waktu itu Ketua Pansusnya,” ujarnya, saat diwawancara awak media, di sela-sela Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Rabu (11/06/2025).
Sarkowi mengingatkan bahwa DSBK seharusnya bukan hanya ajang seremonial lintas negara yang berakhir menjadi tontonan eksklusif. Lebih dari itu, acara ini perlu dimanfaatkan sebagai ruang aktualisasi seniman dan budayawan lokal, yang hingga kini masih berjuang mempertahankan eksistensi di tengah keterbatasan dukungan.
Menurutnya, jika pemerintah benar-benar ingin memajukan kebudayaan daerah, kebijakan anggaran tidak boleh sekadar simbolis. Wacana pengurangan anggaran atas nama efisiensi pun sempat muncul saat pembahasan di Badan Anggaran DPRD. Namun, ia menekankan pentingnya mempertahankan dana karena menyangkut nama baik provinsi di hadapan negara-negara tetangga. “Waktu rapat Banggar bersama Ibu Sekda, kami sampaikan bahwa parameter efisiensi harus jelas. Kita sudah sejak lama ditetapkan sebagai tuan rumah, dan ini menyangkut nama baik daerah. Akhirnya anggarannya tidak jadi dikurangi,” jelas Sarkowi.
Langkah konkret untuk menutup ketertinggalan dalam aspek pendanaan budaya pun mulai dirintis. Sarkowi menyebut telah membicarakan regulasi turunan Perda Pemajuan Kebudayaan dengan Wakil Gubernur Kaltim. “Tadi malam saya bertemu Pak Wagub, beliau langsung minta Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim untuk segera menyelesaikan Pergub-nya. Ini langkah penting,” ucapnya.
Sementara itu, dukungan dari pusat juga mulai berdatangan. Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, disebut siap mengalokasikan dana Rp10 miliar untuk membantu penguatan skenario sejarah Kutai dan Kaltim. Tetapi Sarkowi mengingatkan, bantuan pusat hanya bersifat pelengkap, sedangkan kewajiban utama pembinaan tetap di pemerintah daerah.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara Dewan Kesenian Kaltim dan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) yang sudah mengantongi SK pendirian, sebagai fondasi regenerasi seniman. “Apalagi sekarang Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) di Kaltim juga sudah keluar SK-nya. Jadi tidak ada lagi kekhawatiran soal regenerasi seniman,” pungkasnya. []
Penulis: Agnes Wiguna | Penyunting: Agnes Wiguna