PARLEMENTARIA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan dukungan terhadap kelangsungan operasional sekolah swasta, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Seruan ini disampaikan menyusul Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas skema dan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (25/08/2025).
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, menyatakan bahwa selama ini sekolah swasta sering kali dipandang secara tidak setara oleh masyarakat. “Selama ini sekolah swasta identik dengan ‘sekolah buangan’ bagi anak-anak yang tidak lolos secara akademik di sekolah negeri. Padahal asumsi itu keliru, karena sekolah swasta sejatinya merupakan mitra strategis pemerintah provinsi,” tegasnya.
Fadly menjelaskan bahwa kapasitas sekolah negeri yang terbatas tidak mampu menampung seluruh calon peserta didik di wilayah Kalimantan Timur. Oleh karena itu, peran sekolah swasta dinilai sangat krusial dalam memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang layak. “SMA dan SMK swasta juga memiliki peran strategis yang sama dengan sekolah negeri, terutama di Kalimantan Timur. Apalagi dengan adanya program Gratispol yang dicanangkan gubernur,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fadly menekankan bahwa tanggung jawab terhadap keberlangsungan sekolah swasta tidak boleh dibebankan sepenuhnya kepada pihak yayasan atau pengelola. Pemerintah provinsi, menurutnya, wajib memberikan dukungan konkret, baik melalui kebijakan yang afirmatif maupun bantuan fasilitas.
“Harapannya, pemerintah provinsi juga fokus membantu sekolah swasta agar eksistensinya tetap terjaga, bukan hanya karena statusnya swasta lalu dilepaskan begitu saja,” katanya.
Fadly juga menambahkan bahwa karena regulasi dan standar pendidikan berada di bawah kewenangan pemerintah, maka intervensi positif menjadi suatu keharusan. “Sekolah swasta jangan hanya dibiarkan mengelola sendiri. Karena pendidikan ini tetap berada dalam regulasi pemerintah, sudah seharusnya pemerintah membantu dengan fasilitas yang memadai,” pungkasnya.
Melalui dorongan ini, DPRD Kaltim berharap agar alokasi dana BOSDA serta program-program bantuan pendidikan lainnya tidak hanya terfokus pada sekolah negeri, tetapi juga dapat menjangkau sekolah swasta yang telah berkontribusi signifikan dalam mendorong pemerataan akses pendidikan di daerah.[]
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna